1. Pendahuluan Administrasi Kontrak Konstruksi di Indonesia

1.1. Definisi Administrasi Kontrak dan Urgensi Kritikalnya dalam Ekosistem Konstruksi Indonesia

Administrasi kontrak konstruksi merupakan proses pengelolaan kontrak konstruksi yang mencakup pembuatan, negosiasi, pelaksanaan, dan pemantauan untuk mengatur hubungan antara pemilik proyek (pengguna jasa), kontraktor, subkontraktor, dan pemasok.¹ Administrasi yang efektif memastikan proyek berjalan sesuai jadwal, anggaran, dan standar kualitas yang ditetapkan.² Keberhasilan suatu proyek konstruksi tidak hanya diukur dari penyelesaian fisik (waktu, mutu, biaya), tetapi juga dari penyelenggaraan administrasi yang tertib.³ Hal ini menjadi krusial terutama ketika para pihak yang terlibat harus menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan dukungan ketentuan kontrak, seperti adanya usulan atau klaim dari kontraktor terkait waktu dan biaya, pembayaran hasil pekerjaan, penyelesaian keterlambatan, ataupun penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul.³

Sektor konstruksi Indonesia memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.⁴ Oleh karena itu, administrasi kontrak yang efektif menjadi landasan bagi kesehatan dan efisiensi sektor vital ini. Di Indonesia, negara yang sedang berkembang pesat dengan target infrastruktur yang ambisius ⁵, administrasi kontrak yang kuat bukan hanya bersifat prosedural tetapi juga merupakan keharusan strategis untuk keberhasilan proyek dan pembangunan nasional. Penekanan kuat pada “tertib administrasi” dalam konteks konstruksi di Indonesia ³ sangat mungkin berakar dari sejarah panjang proyek-proyek yang menghadapi kendala akibat kelalaian administratif, yang pada akhirnya menyebabkan sengketa dan inefisiensi. Dokumen-dokumen yang ada berulang kali menekankan pentingnya ketertiban administrasi untuk penyelesaian masalah seperti klaim, pembayaran, dan keterlambatan. Penekanan yang begitu kuat ini biasanya muncul dari pengalaman negatif di masa lalu di mana ketiadaan ketertiban tersebut menimbulkan konsekuensi negatif yang nyata, misalnya klaim yang tidak terselesaikan atau bahkan kegagalan proyek. Kerangka hukum, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ³ yang mengatur tanggung jawab atas kegagalan bangunan, lebih lanjut mengharuskan pencatatan yang cermat, yang menyiratkan adanya pembelajaran dari kegagalan di masa lalu.

Keterkaitan erat antara administrasi kontrak dengan kinerja ekonomi nasional ⁴ mengindikasikan bahwa kelemahan dalam administrasi kontrak dapat berpotensi menimbulkan efek domino terhadap kepercayaan investor dan laju pembangunan infrastruktur secara keseluruhan di Indonesia. Proyek-proyek infrastruktur skala besar, yang seringkali melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya ⁶ dan anggaran pemerintah yang signifikan, sangat krusial bagi pertumbuhan ekonomi. Apabila proyek-proyek ini terganggu oleh masalah administratif yang berujung pada keterlambatan, pembengkakan biaya, dan sengketa, hal ini tidak hanya mempengaruhi kelayakan proyek itu sendiri tetapi juga mengirimkan sinyal risiko sistemik kepada calon investor dan lembaga pendanaan (seperti Bank Dunia, yang seringkali mensyaratkan standar seperti FIDIC ⁹). Kondisi ini dapat menghambat investasi dan memperlambat pencapaian target pembangunan nasional.

1.2. Tinjauan Umum Para Pemangku Kepentingan Utama beserta Peran dan Tanggung Jawab Masing-Masing

Para pemangku kepentingan utama dalam proyek konstruksi di Indonesia umumnya meliputi Pemilik/Pengguna Jasa, Direksi Pekerjaan, Direksi Teknis/Konsultan Pengawas, dan Kontraktor (Penyedia Jasa).³ Direksi Pekerjaan bertindak sebagai wakil pemilik/pengguna jasa dan bertanggung jawab menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan proyek. Kontraktor berperan sebagai pelaksana proyek, sementara Direksi Teknis/Konsultan Pengawas menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan, terutama terkait dengan mutu, waktu, dan biaya proyek.³

Tugas-tugas Pengawas (Direksi Teknis/Konsultan Pengawas) dirinci dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) kontrak pengawasan dan syarat-syarat kontrak. Tugas tersebut mencakup pengawasan mutu hasil pekerjaan, kuantitas pekerjaan, dan metode pelaksanaan pekerjaan, serta penyiapan dokumen dan pelaporan.³ Penting untuk dicatat bahwa potensi tumpang tindih atau konflik tanggung jawab antara Direksi Pekerjaan dan Direksi Teknis/Konsultan Pengawas, jika tidak diatur secara jelas dalam kontrak, dapat menjadi sumber signifikan inefisiensi administratif dan perselisihan. Meskipun Direksi Teknis bertindak sebagai perwakilan Direksi Pekerjaan, pelaksanaan tugas-tugas praktis seperti persetujuan kualitas, sertifikasi pembayaran, dan evaluasi perintah perubahan memerlukan batasan yang jelas. Ambiguitas dapat menyebabkan keterlambatan jika kedua entitas perlu menyetujui item yang sama, atau konflik jika mereka memiliki interpretasi atau instruksi yang berbeda. Ini adalah masalah umum dalam struktur tata kelola proyek yang berlapis.

Selain itu, peran ganda kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan fisik sekaligus mengelola administrasinya sendiri di bawah pengawasan Direksi Teknis ³ menciptakan dinamika di mana kualitas administrasi internal kontraktor secara langsung mempengaruhi kesehatan administrasi proyek secara keseluruhan. Jika pencatatan, pelaporan kemajuan, atau pengajuan klaim oleh kontraktor buruk, hal ini akan membebani Direksi Teknis untuk melakukan verifikasi dan koreksi, yang berpotensi menyebabkan keterlambatan dan perselisihan. Pengawas tidak hanya mengawasi pekerjaan fisik tetapi juga kepatuhan administratif kontraktor, yang menyoroti perlunya peningkatan kapasitas kontraktor dalam bidang administrasi kontrak.

2. Prosedur Administratif Inti dalam Kontrak Konstruksi Indonesia

Prosedur administratif dalam kontrak konstruksi di Indonesia, mencakup serangkaian tahapan yang terstruktur mulai dari pra-konstruksi hingga penyelesaian proyek.

2.1. Fase Pra-Konstruksi

Fase pra-konstruksi melibatkan beberapa kegiatan administratif penting yang bertujuan untuk membangun pemahaman bersama dan menetapkan dasar pelaksanaan proyek yang solid. Prosedur administratif yang detail pada fase ini mencerminkan pendekatan proaktif terhadap manajemen risiko dalam proyek konstruksi di Indonesia, yang bertujuan untuk meminimalkan ambiguitas dan potensi sengketa sebelum berkembang lebih lanjut. Setiap langkah yang diuraikan, mulai dari diskusi klausul kontrak dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan (PCM), inspeksi bersama untuk kesepakatan kuantitas, program mutu untuk penyelarasan proses, hingga persetujuan gambar kerja untuk kelayakan teknis, dirancang untuk memperjelas ekspektasi, menetapkan dasar, dan memastikan pemahaman bersama. Tingkat detail ini menunjukkan kesadaran akan perangkap umum dalam konstruksi dan upaya untuk mengatasinya secara sistematis sejak awal proyek, berbeda dengan sistem administratif yang murni reaktif.

Lebih lanjut, keharusan adanya adendum jika hasil inspeksi lapangan bersama menyebabkan perubahan kontrak ³ menggarisbawahi sifat formal dan mengikat secara hukum dari proses administratif awal ini, menghubungkannya secara langsung dengan mekanisme modifikasi kontrak. Hal ini menunjukkan pemahaman yang matang tentang prinsip-prinsip hukum kontrak di mana penyimpangan dari perjanjian awal harus didokumentasikan dan disepakati secara formal agar dapat ditegakkan. Ini mencegah perubahan informal yang di kemudian hari dapat menjadi sumber perselisihan.

2.1.1. Rapat Persiapan Pelaksanaan (Pre-Construction Meeting – PCM)

PCM melibatkan Direksi Pekerjaan, Direksi Teknis, unsur perencanaan, dan kontraktor. Materi pokok yang dibahas meliputi pasal-pasal penting dalam dokumen kontrak (misalnya, asuransi, pekerjaan tambah kurang, penyelesaian perselisihan, pemeliharaan pekerjaan, kompensasi, denda, dan pemutusan kontrak) serta tata cara penyelenggaraan pekerjaan (seperti organisasi kerja, jadwal pelaksanaan, pengadaan bahan, mobilisasi peralatan dan personil, serta penyusunan program mutu).³ Hasil pembahasan dituangkan dalam Berita Acara, yang berfungsi sebagai catatan administratif awal dan landasan kesepahaman bersama.

2.1.2. Pemeriksaan Lapangan Bersama (Joint Site Inspection)

Setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan, Direksi Teknis bersama panitia peneliti pelaksanaan kontrak dan kontraktor melakukan pemeriksaan lapangan bersama. Tujuannya adalah untuk melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lapangan guna menetapkan kuantitas awal untuk setiap rencana mata pembayaran. Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara. Apabila pemeriksaan ini mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka harus dituangkan dalam bentuk adendum kontrak.³ Pemeriksaan lapangan bersama ini juga terus dilakukan selama masa pelaksanaan untuk penetapan kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan sebagai dasar pembayaran.

2.1.3. Persetujuan Usulan Program Mutu (Quality Program Approval)

Kontraktor wajib menyusun program mutu yang kemudian disepakati oleh pengguna jasa. Program mutu ini minimal berisi informasi pengadaan, organisasi proyek, jadwal pelaksanaan, prosedur pelaksanaan pekerjaan, prosedur instruksi kerja, dan pelaksana kerja. Program mutu ini dapat direvisi sesuai kebutuhan ³, yang memerlukan pencatatan administratif atas setiap versi revisinya.

2.1.4. Persetujuan Usulan Gambar Kerja (Shop Drawing/Working Drawing Approval)

Sebelum pelaksanaan setiap komponen pekerjaan (misalnya pondasi, bangunan bawah, bangunan atas, bangunan pelengkap, serta jalan dan jembatan sementara) dimulai, kontraktor wajib menyampaikan usulan gambar kerja kepada Direksi Pekerjaan/Direksi Teknis untuk mendapatkan persetujuan. Pemeriksaan usulan gambar kerja ini mengacu pada gambar rencana dan spesifikasi teknis. Untuk pekerjaan struktur, penyampaian usulan gambar kerja juga mencakup detail seperti perhitungan perancah dan prosedur penegangan kabel pratekan.³ Ini adalah titik pemeriksaan administratif krusial untuk memastikan kepatuhan teknis.

2.2. Fase Pelaksanaan

Fase pelaksanaan ditandai dengan aktivitas konstruksi fisik dan serangkaian prosedur administratif yang berjalan paralel untuk memantau kemajuan, mengelola perubahan, dan memastikan pembayaran yang tepat waktu. Prosedur yang detail untuk sertifikasi bulanan dan pembayaran ³, termasuk jadwal spesifik dan persyaratan dokumentasi, menunjukkan upaya untuk menstandarisasi dan mempercepat arus kas bagi kontraktor, yang merupakan masalah umum dalam industri konstruksi. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kepatuhan ketat dari semua pihak. Setiap gangguan dalam rantai ini, seperti keterlambatan pengajuan oleh kontraktor, penundaan peninjauan oleh pengguna jasa, atau perselisihan mengenai kuantitas, dapat meniadakan manfaat yang diharapkan.

Mekanisme eksplisit untuk amandemen kontrak untuk setiap perubahan lingkup, jadwal, atau harga ³ menunjukkan penekanan kuat pada pemeliharaan integritas kontrak asli sambil menyediakan jalur formal untuk penyesuaian yang diperlukan. Pendekatan terstruktur ini memastikan bahwa semua perubahan disepakati bersama, dihargai (jika berlaku), dan didokumentasikan, sehingga menjadi bagian dari kontrak yang mengikat. Hal ini membantu mencegah “scope creep” yang tidak terkompensasi atau perubahan jadwal yang tidak terdokumentasi yang mengarah pada klaim keterlambatan yang tidak berdasar, mencerminkan pendekatan yang matang terhadap manajemen kontrak di mana dokumen kontrak tetap menjadi satu-satunya sumber kebenaran.

2.2.1. Persetujuan Kemajuan Hasil Pekerjaan dan Dasar Pembayarannya (Approval of Work Progress and Basis for Payment)

Pengguna jasa melakukan penilaian terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan. Pembayaran kepada kontraktor didasarkan pada kuantitas aktual pekerjaan yang telah dilaksanakan dan diukur, umumnya menggunakan sistem harga satuan, meskipun item lump sum juga dapat berlaku untuk pekerjaan tertentu seperti mobilisasi atau pemeliharaan rutin.³

2.2.2. Penetapan Sertifikat Bulanan dan Persetujuan Tagihan (Determination of Monthly Certificates and Invoice Approval)

Setiap bulan, kontraktor mengajukan usulan sertifikat bulanan yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang memadai (seperti berita acara pengukuran kuantitas, rincian pekerjaan tambah kurang). Direksi Pekerjaan atau Direksi Teknis akan memeriksa detail dan perhitungan usulan tersebut, dan memberitahukan persetujuan atau penolakannya dalam waktu 7 hari setelah penyerahan. Sertifikat bulanan yang telah disetujui dan ditandatangani semua pihak menjadi dasar pembayaran, yang wajib dilakukan oleh pengguna jasa selambat-lambatnya dalam 14 hari sejak tagihan yang disetujui diajukan.³ Prosedur ini mencakup penanganan jika terdapat ketidaksesuaian perhitungan, di mana pembayaran dapat tetap dilakukan dengan mengesampingkan hal yang masih dalam perselisihan.

2.2.3. Penilaian Terhadap Usulan Biaya dan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan (Assessment of Cost Proposals and Time Extension Requests from Contractor)

Jika kuantitas mata pembayaran utama berubah lebih dari 10% dari kuantitas awal, harga satuan pembayaran utama tersebut disesuaikan melalui negosiasi. Apabila diperlukan mata pembayaran baru, penyedia jasa harus menyerahkan analisis harga satuannya kepada pengguna jasa untuk dinegosiasikan. Usulan perpanjangan waktu pelaksanaan yang diajukan kontraktor akan diteliti, dievaluasi, dan direkomendasikan oleh konsultan pengawas.³

2.2.4. Prosedur Amandemen Kontrak (Contract Amendment Procedure)

Amandemen kontrak harus dibuat bila terjadi perubahan kontrak yang disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan para pihak sehingga mengubah lingkup pekerjaan, jadwal pelaksanaan, atau harga kontrak. Amandemen hanya dapat dibuat jika disetujui oleh para pihak. Prosedurnya meliputi: pengguna jasa memberikan perintah tertulis atau penyedia jasa mengusulkan perubahan; penyedia jasa memberikan tanggapan dan usulan perubahan harga (jika ada) selambat-lambatnya dalam 7 hari; dilakukan negosiasi dan dibuat berita acara hasil negosiasi; berdasarkan berita acara tersebut, dibuatlah amandemen kontrak.³

2.3. Penjaminan Mutu, Pelaporan, dan Resolusi Isu

Aspek ini mencakup pengawasan kualitas pekerjaan, sistem pelaporan yang komprehensif, dan mekanisme penanganan isu secara proaktif. Mekanisme peringatan dini yang detail ³, ditambah dengan konsekuensi tidak dibayarkannya biaya yang dapat dihindari jika peringatan tidak diterbitkan, merupakan pengungkit kontraktual yang signifikan untuk mendorong komunikasi risiko proaktif dari kontraktor. Hal ini mengalihkan sebagian tanggung jawab identifikasi dan mitigasi risiko kepada kontraktor. Administrasi kontrak dengan demikian secara aktif mendorong transparansi dan penyelesaian masalah dini, sebuah pendekatan yang lebih canggih daripada sekadar menunggu masalah muncul sebagai klaim.

Sistem pelaporan berlapis (harian, mingguan, bulanan oleh kontraktor, ditambah laporan pengawasan bulanan oleh Direksi Teknis) ³ menciptakan lingkungan data yang kaya untuk pengawasan proyek. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas input data dan ketekunan peninjauan, dan dapat menjadi beban birokrasi jika tidak dikelola secara efisien. Meskipun pelaporan komprehensif memberikan transparansi dan dasar untuk pengambilan keputusan serta pembayaran, volume laporan yang besar memerlukan upaya administratif yang signifikan dari kontraktor maupun pengawas. Jika laporan ini tidak disiapkan secara akurat atau ditinjau secara menyeluruh, mereka hanya menjadi latihan formalitas. Potensi informasi yang berlebihan atau keterlambatan akibat pemrosesan laporan adalah risiko nyata yang dapat meniadakan manfaat yang diharapkan dari pemantauan terperinci, yang mengarah pada perlunya sistem yang efisien, mungkin digital, untuk mengelola aliran informasi ini.

2.3.1. Pemeriksaan Pekerjaan Kontraktor, Pengendalian Mutu, dan Pengujian (Inspection of Contractor’s Work, Quality Control, and Testing)

Pengguna jasa melakukan penilaian terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan. Kontraktor wajib menyediakan fasilitas pengujian atau laboratorium dan menggunakan formulir yang disetujui untuk pelaporan hasil uji. Kontraktor harus memberitahu Direksi Pekerjaan sebelum melakukan pengujian. Laporan pengujian harus segera didistribusikan untuk memungkinkan tindakan korektif jika diperlukan. Kontraktor juga bertanggung jawab memastikan semua bahan yang digunakan memenuhi spesifikasi. Jadwal pelaksanaan dan kemajuan keuangan harus dilaporkan secara berkala (mingguan dan bulanan).³

2.3.2. Penerimaan Pemberitahuan Kerja di Luar Jam Kerja Normal (Receiving Notification for Work Outside Normal Hours)

Pekerjaan di luar jam kerja normal, termasuk malam hari dan hari libur, umumnya tidak diperbolehkan tanpa izin Direksi Pekerjaan, kecuali dalam keadaan darurat atau untuk pekerjaan yang biasa dilakukan secara bergilir. Kontraktor harus memberitahukan Direksi Teknis untuk mendapatkan izin dan menanggung biaya lembur staf pengawas.³

2.3.3. Penerimaan Peringatan Dini dari Kontraktor dan Pembahasan Upaya Penanganannya (Receiving Early Warnings from Contractor and Discussing Mitigation Efforts)

Kontraktor wajib menyampaikan peringatan dini kepada Direksi Pekerjaan melalui Direksi Teknis selambat-lambatnya 14 hari sejak terjadinya peristiwa yang dapat berdampak buruk pada pekerjaan, harga, atau jadwal. Direksi Pekerjaan dapat meminta perkiraan dampak dari kontraktor. Para pihak wajib bekerja sama membahas upaya mitigasi. Kontraktor tidak berhak atas pembayaran tambahan untuk biaya yang dapat dihindari melalui peringatan dini. Isu-isu ini dibahas dalam rapat pelaksanaan yang risalahnya dibuat oleh Direksi Teknis.³

2.3.4. Pemeriksaan Laporan Harian, Mingguan, Bulanan Kontraktor, dan Pembuatan Laporan Bulanan Pengawasan (Inspection of Contractor’s Daily, Weekly, Monthly Reports, and Preparation of Monthly Supervision Reports)

Kontraktor mengisi buku harian yang diketahui Direksi Teknis. Laporan harian dibuat kontraktor, diperiksa Direksi Teknis, dan disetujui Direksi Pekerjaan, berisi detail tenaga kerja, bahan, peralatan, pekerjaan terlaksana, dan cuaca. Laporan mingguan dan bulanan merangkum kemajuan fisik. Dokumentasi foto wajib dilakukan. Direksi Teknis juga membuat laporan pengawasan bulanan sebagai dasar pembayaran, mencakup hasil pengawasan, kualitas, kuantitas, dan foto, yang didistribusikan ke berbagai pihak terkait.³

2.4. Fase Pasca-Konstruksi dan Penutupan Proyek

Fase ini menandai penyelesaian pekerjaan fisik dan transisi menuju operasional, melibatkan prosedur administratif untuk finalisasi keuangan dan penjaminan kualitas jangka panjang. Proses serah terima yang detail dan bertahap ³, termasuk PHO dan FHO dengan periode pemeliharaan dan persyaratan jaminan spesifik, mencerminkan pendekatan komprehensif untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas jangka panjang, melampaui sekadar penyelesaian fisik sederhana. Proses ini tidak berakhir saat konstruksi berhenti; PHO menandakan penyelesaian tetapi memulai periode pemeliharaan di mana kontraktor masih bertanggung jawab. Persyaratan jaminan pemeliharaan melindungi pemilik. FHO hanya terjadi setelah keberhasilan penyelesaian periode ini. Pendekatan terstruktur ini mengatasi masalah umum cacat laten dan memastikan pemilik menerima fasilitas yang berfungsi sebagaimana mestinya dari waktu ke waktu.

Ketentuan spesifik untuk penyesuaian harga dalam kontrak jangka panjang ³, termasuk pengecualian keuntungan/biaya umum dan aturan untuk keterlambatan yang disebabkan oleh kontraktor, bertujuan untuk menyeimbangkan alokasi risiko inflasi sambil mencegah keuntungan yang tidak semestinya bagi salah satu pihak. Inflasi adalah risiko signifikan dalam proyek multi-tahun. Klausul penyesuaian harga menyediakan mekanisme bagi kontraktor untuk memulihkan kenaikan biaya material dan tenaga kerja yang sah. Namun, mengecualikan keuntungan/biaya umum dari penyesuaian memastikan kontraktor tidak mengambil untung dari inflasi itu sendiri. Demikian pula, menggunakan indeks jadwal asli untuk pekerjaan yang tertunda oleh kontraktor mencegah mereka mendapat manfaat dari keterlambatan mereka sendiri jika inflasi lebih tinggi di kemudian hari. Ini menunjukkan upaya yang cermat terhadap keadilan dalam pembagian risiko.

2.4.1. Pemeriksaan dan Prosedur Penyesuaian Harga (Inspection and Procedure for Price Adjustment)

Penyesuaian harga dilakukan sesuai ketentuan syarat-syarat khusus kontrak, umumnya untuk kontrak jangka panjang lebih dari 12 bulan. Penyesuaian berlaku untuk seluruh mata pembayaran kecuali komponen keuntungan dan biaya umum (overhead). Dasar penyesuaian adalah jadwal pelaksanaan yang disetujui. Jika pekerjaan terlambat karena kesalahan kontraktor, indeks harga yang digunakan adalah sesuai jadwal pelaksanaan awal. Untuk pekerjaan dengan komponen impor yang dibayar dengan valuta asing, digunakan indeks harga dari negara asal barang.3

2.4.2. Pelaksanaan Serah Terima Pekerjaan (Work Handover: Provisional and Final)

Pengguna jasa membentuk panitia penerima pekerjaan. Setelah pekerjaan selesai 100%, kontraktor mengajukan permintaan tertulis untuk serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO). Panitia melakukan penilaian selambat-lambatnya 7 hari setelah permintaan diterima. Jika ada kekurangan/cacat, kontraktor wajib memperbaiki. Setelah sesuai, dibuat Berita Acara PHO. Pengguna jasa membayar 100% nilai kontrak, dan kontraktor menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% nilai kontrak. Kontraktor wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan. Setelah masa pemeliharaan berakhir, kontraktor mengajukan permintaan serah terima akhir (Final Hand Over/FHO). Pengguna jasa menerima FHO setelah semua kewajiban pemeliharaan dilaksanakan dengan baik, diverifikasi panitia, dan dibuat Berita Acara FHO. Jaminan pemeliharaan dan pelaksanaan dikembalikan. Sanksi berlaku jika kontraktor lalai dalam pemeliharaan.3

2.4.3. Pemeriksaan dan Penyerahan Gambar Pelaksanaan (As-Built Drawings Inspection and Submission)

Kontraktor harus menyerahkan gambar pelaksanaan (as-built drawings) kepada Direksi Pekerjaan paling lambat 14 hari sebelum FHO. Keterlambatan atau kegagalan penyerahan dapat mengakibatkan penahanan sejumlah uang atau perhitungan pembayaran sesuai ketentuan syarat-syarat khusus kontrak.3 Dokumen ini krusial untuk operasional dan pemeliharaan di masa mendatang.

Berikut adalah tabel ringkasan prosedur administratif inti:

Tabel 1: Prosedur Administratif Inti dan Dokumentasi dalam Kontrak Konstruksi Indonesia

Fase	Prosedur Inti	Pihak Bertanggung Jawab Utama	Dokumen Kunci yang Dihasilkan/Dikelola	Referensi Sumber
Pra-Konstruksi	Rapat Persiapan Pelaksanaan (PCM)	Direksi Pekerjaan, Direksi Teknis, Perencana, Kontraktor	Berita Acara PCM	3
	Pemeriksaan Lapangan Bersama	Direksi Teknis, Panitia Peneliti Kontrak, Kontraktor	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, Adendum Kontrak (jika ada perubahan)	3
	Persetujuan Usulan Program Mutu	Kontraktor, Pengguna Jasa	Program Mutu (disetujui)	3
	Persetujuan Usulan Gambar Kerja	Kontraktor, Direksi Pekerjaan/Teknis	Gambar Kerja (disetujui)	3
Pelaksanaan	Persetujuan Kemajuan Hasil Pekerjaan	Pengguna Jasa, Direksi Pekerjaan/Teknis	Laporan Kemajuan Pekerjaan, Hasil Penilaian Mutu	3
	Penetapan Sertifikat Bulanan & Persetujuan Tagihan	Kontraktor, Direksi Pekerjaan/Teknis	Usulan Sertifikat Bulanan, Dokumen Pendukung (Berita Acara Pengukuran, dll.), Sertifikat Pembayaran (disetujui), Invoice	3
	Penilaian Usulan Biaya & Perpanjangan Waktu	Kontraktor, Konsultan Pengawas, Pengguna Jasa	Analisis Harga Satuan Baru, Usulan Perpanjangan Waktu, Rekomendasi	3
	Prosedur Amandemen Kontrak	Pengguna Jasa, Kontraktor	Perintah Perubahan Tertulis, Tanggapan Kontraktor, Berita Acara Negosiasi, Dokumen Amandemen Kontrak	3
	Pemeriksaan Pekerjaan, Pengendalian Mutu & Pengujian	Pengguna Jasa, Direksi Pekerjaan/Teknis, Kontraktor	Laporan Hasil Uji, Jadwal Pelaksanaan (aktual vs. rencana), Jadwal Kemajuan Keuangan	3
	Penerimaan Pemberitahuan Kerja di Luar Jam Normal	Kontraktor, Direksi Teknis/Pekerjaan	Surat Pemberitahuan/Permohonan Izin	3
	Penerimaan Peringatan Dini & Pembahasan Penanganan	Kontraktor, Direksi Pekerjaan/Teknis	Surat Peringatan Dini, Perkiraan Dampak, Risalah Rapat Pelaksanaan	3
	Pemeriksaan Laporan Kontraktor & Pembuatan Laporan Pengawasan	Kontraktor, Direksi Teknis, Direksi Pekerjaan	Buku Harian, Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan (Kontraktor), Laporan Bulanan Pengawasan (Direksi Teknis), Dokumentasi Foto	3
Pasca-Konstruksi	Pemeriksaan & Prosedur Penyesuaian Harga	Pengguna Jasa, Kontraktor	Perhitungan Penyesuaian Harga, Amandemen Kontrak terkait Penyesuaian Harga	3
	Pelaksanaan Serah Terima Pekerjaan (PHO & FHO)	Pengguna Jasa, Panitia Penerima, Kontraktor	Surat Permintaan Serah Terima, Berita Acara Penilaian, Berita Acara PHO, Jaminan Pemeliharaan, Berita Acara FHO	3
	Pemeriksaan & Penyerahan Gambar Pelaksanaan (As-Built Drawings)	Kontraktor, Direksi Pekerjaan	Gambar Pelaksanaan (As-Built Drawings)	3

3. Lanskap Hukum dan Regulasi Kontrak Konstruksi di Indonesia

Administrasi kontrak konstruksi di Indonesia beroperasi dalam kerangka hukum dan regulasi yang berlapis dan terus berkembang. Pemahaman mendalam terhadap peraturan perundang-undangan nasional, peraturan pemerintah pelaksana, hingga keputusan menteri dan pedoman teknis dari lembaga terkait menjadi fundamental bagi para praktisi.

3.1. Analisis Undang-Undang Nasional Utama dan Peraturan Pemerintah Pelaksananya

Beberapa produk hukum menjadi pilar utama dalam mengatur jasa konstruksi dan administrasi kontrak di Indonesia:

• Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UUJK): Merupakan landasan hukum fundamental yang menggantikan UU No. 18 Tahun 1999. UU ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.¹⁰ Salah satu penekanannya adalah pada penyelesaian sengketa secara non-litigasi ¹³ dan memberikan ruang bagi bentuk kontrak untuk beradaptasi dengan perkembangan kebutuhan.¹⁷ UUJK menjadi dasar bagi berbagai peraturan turunan, termasuk Peraturan Pemerintah (PP) yang krusial.
• Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 (PP 22/2020) dan perubahannya, PP No. 14 Tahun 2021 (PP 14/2021): Kedua PP ini adalah peraturan pelaksana utama dari UU No. 2 Tahun 2017.³ PP 14/2021 secara signifikan menyederhanakan proses perizinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS).²⁰ PP 22/2020 mengatur berbagai aspek seperti sertifikasi badan usaha (SBU), ketentuan kontrak (termasuk kompensasi dan insentif), dan mekanisme penyelesaian sengketa.¹⁹ Perubahan penting yang dibawa oleh PP 14/2021 adalah kewajiban penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).¹⁸
• Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Menyediakan kerangka kerja untuk mekanisme arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), yang menjadi dasar bagi lembaga seperti Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia (BADAPSKI).³
• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata): Meskipun terdapat undang-undang spesifik sektor konstruksi, KUHPerdata tetap menjadi dasar bagi prinsip-prinsip umum hukum kontrak di Indonesia, seperti kebebasan berkontrak, konsensualisme, dan pacta sunt servanda (perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak).¹²

Analisis terhadap regulasi-regulasi ini menunjukkan upaya berkelanjutan pemerintah Indonesia untuk memodernisasi dan menstandardisasi praktik jasa konstruksi. Evolusi dari UU 18/1999 ke UU 2/2017 beserta peraturan pelaksananya menandakan penyempurnaan berkelanjutan. Pengenalan SMKK melalui PP 14/2021, misalnya, merupakan perkembangan signifikan terkini yang memiliki implikasi administratif yang besar bagi semua proyek konstruksi.

Dorongan pemerintah untuk penyederhanaan perizinan usaha melalui OSS (sebagaimana diatur dalam PP 14/2021 ²⁰) dan upaya mendorong penetrasi pasar internasional bagi kontraktor domestik (melalui GR 22/2020 ¹⁹) mengindikasikan adanya upaya untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor konstruksi. Namun, hal ini dapat menciptakan ketegangan jika kapasitas perusahaan domestik, terutama yang berskala kecil, untuk memenuhi standar administratif dan teknis yang berpotensi lebih tinggi (misalnya, SMKK, norma kontrak internasional) tidak sejalan dengan laju perubahan tersebut. Penyederhanaan perizinan bertujuan mengurangi hambatan masuk dan operasional. Dorongan untuk akses pasar internasional menyiratkan perlunya perusahaan domestik untuk selaras dengan standar global. Secara bersamaan, peraturan seperti SMKK wajib ¹⁸ memberlakukan beban administratif baru yang berpotensi kompleks. Jika peningkatan kapasitas dan dukungan untuk memahami persyaratan baru ini tidak memadai, perusahaan yang lebih kecil atau kurang canggih mungkin akan kesulitan, yang berpotensi menyebabkan konsolidasi pasar atau peningkatan ketidakpatuhan. Ini menciptakan dinamika di mana kebijakan bertujuan untuk kemudahan sekaligus standar yang lebih tinggi, yang bisa jadi menantang untuk diseimbangkan dalam praktiknya.

Selain itu, relevansi berkelanjutan dari KUHPerdata era kolonial Belanda untuk prinsip-prinsip kontrak fundamental ²³, berdampingan dengan undang-undang sektoral modern seperti UU 2/2017, menunjukkan sistem hukum yang berlapis. Pelapisan ini, meskipun menyediakan landasan historis, mungkin juga menyebabkan kompleksitas dalam interpretasi atau potensi konflik jika peraturan yang lebih baru tidak selaras sempurna dengan prinsip-prinsip umum yang lebih tua ini. KUHPerdata menyediakan prinsip-prinsip menyeluruh seperti “kebebasan berkontrak” dan “pacta sunt servanda.” Undang-undang yang lebih baru seperti UU 2/2017 dan peraturan pelaksananya (PP 22/2020, PP 14/2021) memperkenalkan persyaratan khusus untuk kontrak konstruksi (misalnya, tahapan penyelesaian sengketa, SMKK, klausul spesifik tentang kompensasi). Meskipun undang-undang yang lebih baru umumnya bersifat lex specialis (hukum khusus mengesampingkan hukum umum), praktisi dan pengadilan harus menavigasi bagaimana aturan khusus ini berinteraksi dengan prinsip-prinsip KUHPerdata yang lebih luas. Setiap kurangnya kejelasan atau kontradiksi yang dirasakan dapat menjadi titik pertikaian hukum, yang memerlukan interpretasi yudisial atau klarifikasi regulasi lebih lanjut. Ini adalah ciri umum dalam sistem hukum yang telah berkembang dari waktu ke waktu dengan berbagai lapisan legislasi.

3.2. Peran dan Dampak Keputusan Menteri (Permen PUPR) dan Pedoman dari LKPP & LPJK (Pasca-2020)

Regulasi yang lebih granular dalam bentuk Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR), serta pedoman dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), menerjemahkan undang-undang dan peraturan pemerintah yang lebih luas ke dalam prosedur administratif yang dapat ditindaklanjuti. Regulasi ini memiliki dampak langsung pada administrasi kontrak sehari-hari.

• Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK): Sebagai pelaksana PP 14/2021, Permen ini merinci pedoman SMKK, termasuk dokumen SMKK yang wajib ada (Rencana Keselamatan Konstruksi/RKK, Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi/RMPK, Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan/RKPPL, dll.), klasifikasi risiko keselamatan konstruksi, pembentukan Unit Keselamatan Konstruksi (UKK), dan rincian biaya penerapan SMKK.¹⁴
• Permen PUPR No. 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Mengatur standar kegiatan usaha dan produk dalam kerangka perizinan berusaha berbasis risiko, merinci lingkup Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), klasifikasi usaha, dan persyaratan spesifik untuk Sertifikat Badan Usaha (SBU), peralatan, SDM, dll..²⁶
• Peraturan LKPP (misalnya, PerLKPP No. 4 Tahun 2024, PerLKPP No. 3 Tahun 2024): LKPP secara berkelanjutan memperbarui pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah. PerLKPP No. 4 Tahun 2024 mengubah PerLKPP No. 12 Tahun 2021 terkait pedoman pelaksanaan pengadaan melalui penyedia, yang berdampak pada kontrak konstruksi terintegrasi rancang bangun.²⁷ PerLKPP No. 3 Tahun 2024 mengubah pedoman pengadaan untuk Ibu Kota Negara (IKN).²⁸ Regulasi ini merinci prosedur yang secara langsung mempengaruhi administrasi kontrak untuk proyek pemerintah.
• Surat Edaran LPJK (misalnya, SE LPJK No. 17/SE/LPJK/2021, SE LPJK No. 04/SE/LPJK/2021, SE LPJK No. 05/SE/LPJK/2022): LPJK menerbitkan surat edaran mengenai pedoman teknis sertifikasi SBU ²⁹, penyetaraan kompetensi tenaga kerja asing ¹⁵, dan lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).³⁰ Ini berdampak pada aspek kualifikasi dan sertifikasi para pihak yang terlibat dalam kontrak konstruksi.
• Spesifikasi Khusus Bina Marga 2022 untuk SMKK SKh-1.1.22: Direktorat Jenderal Bina Marga mengeluarkan spesifikasi teknis yang sangat detail untuk implementasi SMKK dalam proyek jalan, mencakup dokumentasi, pelatihan, Alat Pelindung Diri (APD), asuransi, personel, fasilitas, manajemen lalu lintas, konsultasi ahli, dan pengendalian risiko.³²

Proliferasi keputusan menteri dan surat edaran lembaga yang detail (PUPR, LKPP, LPJK) pasca-2020, terutama yang berkaitan dengan SMKK ¹⁴ dan perizinan berbasis risiko ²⁶, menunjukkan dorongan regulasi yang kuat menuju standardisasi dan kepatuhan keselamatan. Namun, suksesi aturan rinci yang cepat ini mungkin menciptakan tantangan bagi pelaku industri dalam hal kesadaran, interpretasi yang konsisten, dan implementasi tepat waktu, yang berpotensi menyebabkan beban administratif atau ketidakpatuhan yang tidak disengaja. Meskipun peraturan yang terperinci bertujuan untuk kejelasan dan keseragaman, volume dan frekuensi pembaruan mereka dapat membebani perusahaan konstruksi, terutama UKM. Mengikuti perubahan dari PUPR, LKPP, dan LPJK, dan memahami bagaimana mereka saling terkait (misalnya, persyaratan SMKK yang mempengaruhi sertifikasi SBU atau evaluasi pengadaan) memerlukan kapasitas administratif yang signifikan. Jika sosialisasi dan pelatihan tidak memadai, atau jika ada ketidakkonsistenan antara pedoman lembaga yang berbeda, hal itu dapat menyebabkan kebingungan, kesalahan dalam administrasi kontrak, dan bahkan perselisihan mengenai kepatuhan. Ini adalah tantangan umum ketika lanskap peraturan berkembang dengan cepat.

Rincian biaya SMKK dalam Permen PUPR No. 10/2021 ¹⁴ dan item baris SMKK spesifik dalam spesifikasi Bina Marga ³² menunjukkan langkah menuju penetapan keselamatan sebagai komponen biaya yang jelas dan tidak dapat dinegosiasikan dalam kontrak konstruksi. Hal ini dapat meningkatkan hasil keselamatan tetapi juga dapat mempengaruhi strategi penawaran proyek dan biaya keseluruhan jika tidak dikelola secara efisien. Dengan merinci biaya SMKK (persiapan RKK, APD, personel keselamatan, pelatihan, dll.), peraturan memaksa agar hal ini dipertimbangkan secara eksplisit dalam penawaran dan anggaran proyek, daripada menjadi bagian yang tidak terdefinisi dari biaya umum. Transparansi ini dimaksudkan untuk memastikan keselamatan tidak dikompromikan demi penghematan biaya. Namun, ini juga berarti kontraktor harus memberi harga elemen-elemen ini secara akurat. Jika ada persaingan harga yang ketat, kontraktor mungkin tergoda untuk memberi harga rendah pada item-item ini, atau sebaliknya, jika mereka terlalu berhati-hati, penawaran mungkin menjadi tidak kompetitif. Upaya administratif untuk melacak dan memverifikasi pengeluaran SMKK spesifik ini juga meningkat.

3.3. Memahami Perintah Perubahan Kontrak (CCO), Adendum, dan Amandemen: Dasar Hukum dan Implikasi Praktis

Perubahan dalam kontrak konstruksi adalah hal yang lazim terjadi. Administrasi kontrak harus mampu mengelola perubahan ini secara formal dan terdokumentasi.

• Definisi: Contract Change Order (CCO) atau Perintah Perubahan Kontrak adalah perubahan yang dilakukan setelah kontrak ditandatangani, yang memodifikasi lingkup, waktu pelaksanaan, biaya, atau kualitas pekerjaan.³³ Adendum melibatkan penambahan atau pengurangan klausul, yang secara fisik terpisah namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok. Amandemen adalah perubahan pada paragraf atau baris yang sudah ada, seringkali untuk kesalahan administratif, dan harus tertulis serta disepakati para pihak.³³
• Dasar Hukum CCO: Meskipun Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2018 telah menggantikan Perpres No. 54 Tahun 2010, Pasal 87 Perpres 54/2010 masih sering dirujuk untuk detail CCO. Pasal ini mengizinkan perubahan kontrak jika terdapat perbedaan signifikan antara kondisi lapangan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis, meliputi perubahan volume, penambahan/pengurangan jenis pekerjaan, perubahan spesifikasi/gambar, dan perubahan jadwal. Pekerjaan tambah dapat dilakukan maksimal 10% dari harga kontrak awal dan harus didukung ketersediaan anggaran.³³
• Dampak CCO: CCO dapat berdampak signifikan terhadap waktu (keterlambatan), biaya (penambahan biaya, biaya overhead, hilangnya keuntungan), produktivitas (penurunan, pemadatan jadwal), risiko (terhambatnya kemajuan, peningkatan sensitivitas terhadap keterlambatan), dan hubungan antar pihak (klaim, sengketa, rusaknya reputasi).³³
• Strategi Penanganan CCO: Untuk meminimalkan dampak negatif CCO, diperlukan perencanaan yang lebih matang, evaluasi dokumen yang menyeluruh sebelum tender, pengawasan yang ketat selama pelaksanaan, klausul kontrak yang jelas untuk penyesuaian, sistem peringatan dini, dan pemanfaatan teknologi seperti BIM untuk akurasi.³⁵

Ketergantungan yang persisten pada peraturan yang lebih tua (Perpres 54/2010 Pasal 87) untuk spesifikasi CCO, bahkan dengan adanya peraturan pengadaan yang lebih baru (Perpres 16/2018 ³³), menunjukkan potensi celah atau kurangnya mekanisme CCO yang cukup rinci dalam peraturan baru tersebut, atau preferensi praktis terhadap kejelasan aturan lama yang sudah mapan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum jika tidak ditangani secara eksplisit. Sistem hukum dan administrasi lebih menyukai kejelasan dan konsistensi. Jika peraturan yang lebih baru dan seharusnya komprehensif (Perpres 16/2018) tidak merinci sepenuhnya proses kritis seperti CCO, praktisi secara alami akan kembali ke ketentuan lama yang lebih spesifik (Perpres 54/2010 Pasal 87). Meskipun ini memberikan solusi kerja, ini tidak ideal dari perspektif koherensi peraturan. Ini mungkin menyiratkan bahwa peraturan yang lebih baru berfokus pada reformasi pengadaan yang lebih luas dan tidak mendalami spesifikasi operasional perubahan kontrak sejauh itu, atau bahwa ketentuan lama dianggap cukup kuat sehingga tidak memerlukan penggantian segera. Hal ini dapat menciptakan kebingungan tentang peraturan mana yang didahulukan atau bagaimana keduanya berinteraksi.

Dampak parah dari CCO terhadap waktu, biaya, produktivitas, dan risiko ³³, terutama dalam proyek jalan ³⁴, menunjukkan masalah sistemik dalam perencanaan awal dan akurasi desain dalam konteks Indonesia. CCO seringkali merupakan gejala dari kekurangan hulu ini. Meskipun CCO terkadang tidak dapat dihindari, kejadiannya yang sering dan dampak negatifnya yang signifikan (misalnya, keterlambatan waktu 62.5% dalam proyek Jalan Poros Karadiri akibat CCO ³⁵) menunjukkan bahwa akar penyebabnya sering terletak pada pekerjaan pra-kontrak yang tidak memadai. Faktor-faktor seperti “kesalahan dalam perencanaan dan desain,” “investigasi lapangan yang tidak lengkap,” dan “ketidaksesuaian antara gambar dan kondisi lapangan” ³⁵ semuanya menunjukkan kegagalan pada tahap awal. Ini menyiratkan bahwa hanya memperbaiki administrasi CCO tidak cukup; perbaikan yang lebih mendasar dalam uji tuntas pra-kontrak dan kualitas desain diperlukan untuk mengurangi kebutuhan akan CCO.

Berikut adalah tabel ringkasan peraturan perundang-undangan utama pasca-2020 yang berdampak pada administrasi kontrak konstruksi di Indonesia:

Tabel 2: Undang-Undang dan Peraturan Utama Indonesia (Pasca-2020) yang Berdampak pada Administrasi Kontrak Konstruksi

Judul & Nomor Regulasi	Badan Penerbit	Tanggal Penetapan	Ketentuan Utama yang Relevan dengan Administrasi Kontrak	Dampak/Perubahan yang Dicatat
UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Pemerintah Pusat (Presiden & DPR)	12 Januari 2017	Landasan hukum jasa konstruksi, tanggung jawab para pihak, penyelesaian sengketa (preferensi non-litigasi), standar keamanan dan keselamatan.	Menggantikan UU No. 18/1999, menjadi dasar peraturan turunan.
PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017	Pemerintah Pusat (Presiden)	21 April 2020	Detail pelaksanaan UUJK, termasuk jenis kontrak, pemilihan penyedia jasa, SBU, tenaga kerja konstruksi, remunerasi ahli, klausul kontrak (kompensasi, insentif), penyelesaian sengketa.	Merinci implementasi UUJK 2017.
PP No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP No. 22 Tahun 2020	Pemerintah Pusat (Presiden)	2 Februari 2021	Penyederhanaan perizinan berusaha melalui OSS, penguatan SMKK (Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi) menjadi wajib.	Mempercepat perizinan, meningkatkan fokus pada keselamatan konstruksi.
Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	Kementerian PUPR	1 April 2021 (berlaku)	Pedoman detail implementasi SMKK: dokumen SMKK (RKK, RMPK, RKPPL, RMLLP), klasifikasi risiko, pembentukan Unit Keselamatan Konstruksi (UKK), rincian biaya SMKK.	Memberikan panduan teknis operasional untuk SMKK.
Permen PUPR No. 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor PUPR	Kementerian PUPR	31 Maret 2021	Standar untuk berbagai KBLI jasa konstruksi, persyaratan SBU, kualifikasi usaha (kecil, menengah, besar), persyaratan peralatan, SDM, dan pengawasan.	Mengatur standardisasi dan kualifikasi usaha berbasis risiko.
Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (dan perubahannya melalui PerLKPP No. 4 Tahun 2024)	LKPP	2 Juli 2021 (PerLKPP 12/2021); 18 Oktober 2024 (PerLKPP 4/2024 berlaku)	Pedoman detail proses pengadaan pemerintah, termasuk penyusunan dokumen pemilihan, evaluasi penawaran, penetapan pemenang, dan ketentuan kontrak. PerLKPP 4/2024 menyempurnakan lampiran terkait kontrak terintegrasi rancang bangun.	Menjadi acuan utama pengadaan pemerintah, termasuk administrasi kontrak awal.
Peraturan LKPP No. 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyediaan Infrastruktur dan PBJ Lainnya dengan Kekhususan untuk IKN (dan perubahannya melalui PerLKPP No. 3 Tahun 2024)	LKPP	28 Juni 2022 (PerLKPP 5/2022); 26 Juli 2024 (PerLKPP 3/2024 berlaku)	Pedoman khusus pengadaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), memberikan kemudahan dan fleksibilitas.	Mengatur percepatan dan kekhususan pengadaan proyek IKN.
SE LPJK (berbagai nomor setelah 2021, misal No. 17/SE/LPJK/2021, No. 04/SE/LPJK/2021)	LPJK	Bervariasi (setelah 2021)	Pedoman teknis sertifikasi Badan Usaha (SBU), penyetaraan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Asing (TKKA), lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).	Mengatur standardisasi kompetensi dan kualifikasi pelaku jasa konstruksi.

4. Standar FIDIC: Aplikasi, Adaptasi, dan Perbandingan di Indonesia

Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC) menerbitkan serangkaian bentuk kontrak standar yang diakui dan digunakan secara luas dalam proyek-proyek konstruksi internasional. Pemahaman terhadap standar FIDIC, prinsip-prinsip dasarnya, serta bagaimana standar ini berinteraksi dengan praktik dan regulasi konstruksi di Indonesia menjadi penting, terutama dalam konteks proyek yang melibatkan pendanaan internasional atau partisipasi asing.

4.1. Tinjauan Umum Bentuk Kontrak FIDIC dan Prinsip Emas FIDIC (FIDIC Golden Principles)

FIDIC telah menerbitkan berbagai jenis buku kontrak yang disesuaikan dengan model penyerahan proyek yang berbeda. Beberapa yang paling dikenal adalah Red Book (untuk pekerjaan yang dirancang oleh pengguna jasa/konsultan), Yellow Book (untuk proyek rancang-bangun atau design-build), Silver Book (untuk proyek EPC/turnkey), dan Green Book (untuk kontrak bentuk pendek).³⁶ Di Indonesia, Red Book merupakan salah satu bentuk yang cukup sering dirujuk atau digunakan, terutama pada proyek-proyek yang didanai oleh lembaga keuangan internasional.³⁸ Urutan dokumen dalam kontrak FIDIC umumnya dimulai dari Perjanjian Kontrak, Surat Penerimaan, Surat Penawaran, Syarat-Syarat Khusus, Syarat-Syarat Umum, Spesifikasi, Gambar-gambar, Daftar Kuantitas, dan lampiran lainnya.³⁸

Untuk menjaga integritas dan keseimbangan fundamental dari bentuk-bentuk kontraknya, FIDIC memperkenalkan lima “Prinsip Emas” (Golden Principles – GPs). Prinsip-prinsip ini dianggap sakral dan tidak boleh dilanggar jika suatu kontrak ingin tetap diakui sebagai kontrak berbasis FIDIC.³⁷ Kelima Prinsip Emas tersebut adalah ³⁶:

1. GP1: Tugas, hak, kewajiban, peran, dan tanggung jawab semua Peserta Kontrak harus secara umum sebagaimana tersirat dalam Syarat-Syarat Umum (General Conditions – GCs), dan sesuai dengan kebutuhan proyek.
2. GP2: Syarat-Syarat Khusus (Particular Conditions – PCs) harus disusun secara jelas dan tidak ambigu.
3. GP3: Syarat-Syarat Khusus tidak boleh mengubah keseimbangan alokasi risiko/imbalan yang diatur dalam Syarat-Syarat Umum.
4. GP4: Semua periode waktu yang ditentukan dalam Kontrak bagi Peserta Kontrak untuk melaksanakan kewajibannya harus berdurasi wajar.
5. GP5: Kecuali ada konflik dengan hukum yang mengatur Kontrak, semua sengketa formal harus dirujuk ke Dewan Pencegahan/Ajudikasi Sengketa (Dispute Avoidance/Adjudication Board – DAAB) atau Dewan Ajudikasi Sengketa (Dispute Adjudication Board – DAB, jika berlaku) untuk mendapatkan keputusan yang mengikat sementara sebagai syarat sebelum arbitrase.

Keberadaan dan promosi kuat terhadap “Prinsip Emas” FIDIC ini ³⁷ menyiratkan pengakuan dari FIDIC sendiri bahwa bentuk standar mereka sering dimodifikasi (kadang-kadang secara merugikan) melalui Syarat-Syarat Khusus. Sikap proaktif untuk mendefinisikan prinsip-prinsip “yang tidak dapat diganggu gugat” ini menunjukkan adanya tren global modifikasi kontrak yang tidak seimbang yang coba dilawan oleh FIDIC. Pernyataan bahwa FIDIC “mengalami penerapan ‘kontrak FIDIC’, di mana perubahan signifikan pada Syarat-Syarat Umum dibuat… sehingga kontrak akhir tidak lagi mewakili prinsip-prinsip FIDIC” ³⁷ secara langsung menunjuk pada masalah ini. Ini bukan hanya masalah Indonesia tetapi masalah global yang coba ditangani FIDIC untuk melindungi integritas dan persepsi keadilan mereknya.

Penekanan dalam GP1 pada peran dan tanggung jawab yang “secara umum sebagaimana tersirat dalam Syarat-Syarat Umum” dan “sesuai dengan kebutuhan proyek” ³⁷ menyoroti tantangan mendasar dalam adaptasi kontrak: memastikan bahwa jika suatu bentuk FIDIC dipilih, logika dasarnya mengenai alokasi risiko yang terkait dengan peran spesifik (misalnya, independensi Direksi Proyek/Engineer, tanggung jawab desain Kontraktor dalam Yellow/Silver Books) tidak secara fundamental dirusak oleh Syarat-Syarat Khusus. Buku-buku FIDIC yang berbeda (Merah, Kuning, Perak) dirancang untuk model penyerahan proyek dan alokasi risiko yang berbeda. Jika, misalnya, Buku Merah (desain oleh Pengguna Jasa) digunakan tetapi Syarat-Syarat Khusus mengalihkan tanggung jawab desain yang signifikan kepada Kontraktor tanpa mekanisme kontraktual dan keseimbangan risiko-imbalan yang sesuai dari Buku Kuning, hal itu melanggar semangat GP1 dan GP3. Ini menunjukkan bahwa adopsi FIDIC secara dangkal, tanpa memahami sistem peran dan risiko yang terintegrasi, dapat menyebabkan kontrak yang disusun dengan buruk dan tidak adil.

4.2. Analisis Komparatif: Ketentuan FIDIC vs. Standar Kontrak Nasional Indonesia

Perbandingan antara standar kontrak FIDIC dengan standar nasional Indonesia, seperti Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR (misalnya, berdasarkan Permen PU No.07/PRT/M/2011), menunjukkan beberapa perbedaan signifikan dalam pendekatan dan detail.

• Keseimbangan dan Kelengkapan: Kontrak FIDIC umumnya dianggap lebih akomodatif dan seimbang dalam mengelola risiko, misalnya fluktuasi harga, dibandingkan standar nasional Indonesia.³⁹ FIDIC menyediakan klausul yang lebih rinci dan komprehensif.³⁹ Sebaliknya, SSUK Indonesia terkadang memerlukan rujukan ke peraturan pemerintah eksternal untuk pemahaman penuh, sementara FIDIC cenderung lebih mandiri (self-contained).⁴²
• Penyesuaian Harga: FIDIC Red Book dan Yellow Book menawarkan klausul penyesuaian harga yang detail, lengkap dengan formula perhitungan dan prosedur pengajuan.³⁹ Regulasi Indonesia (UU 2/2017, Perpres 16/2018 yang merujuk pada Perpres sebelumnya untuk detail) mengizinkan penyesuaian harga, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala sistemik.³⁹ Standardisasi klausul penyesuaian harga di Indonesia dengan merujuk pada praktik terbaik internasional seperti FIDIC sangat direkomendasikan.³⁹
• Keadaan Kahar (Force Majeure): Klausul 19 FIDIC mendefinisikan keadaan kahar secara luas. Perbandingan dengan standar Indonesia (termasuk di lingkungan PUPR) menunjukkan keselarasan konsep, namun terdapat perbedaan dalam rincian dan alokasi risiko.⁴ FIDIC Red Book Edisi ke-4 yang lama memiliki Klausul 65 yang menangani risiko-risiko khusus.⁴⁴
• Penyelesaian Sengketa: Prinsip Emas ke-5 FIDIC (GP5) mewajibkan rujukan sengketa ke DAAB/DAB sebagai prasyarat arbitrase.³⁷ Hukum Indonesia (UU 2/2017) juga mendorong penyelesaian non-litigasi.¹³ BADAPSKI menawarkan arbitrase konstruksi yang terspesialisasi.¹⁰ FIDIC juga menyediakan model klausul arbitrase yang dapat diadopsi.³⁹
• Tanggung Jawab Para Pihak: FIDIC secara umum menguraikan tanggung jawab para pihak secara lebih jelas dan luas dibandingkan SSUK Indonesia.⁴² Sebagai contoh, dalam aspek perasuransian, FIDIC merinci peran kedua belah pihak, sedangkan SSUK seringkali menempatkan tanggung jawab penuh pada penyedia jasa.⁴²

Pengamatan bahwa standar nasional Indonesia (seperti SSUK Permen PU No.07/PRT/M/2011) seringkali memerlukan rujukan ke peraturan pemerintah eksternal untuk memahami sepenuhnya tanggung jawab para pihak ⁴², sedangkan kontrak FIDIC bertujuan untuk lebih mandiri, menyajikan tantangan praktis yang signifikan bagi administrator kontrak di Indonesia. Hal ini meningkatkan kompleksitas dan risiko terabaikannya kewajiban yang berlaku. Seorang administrator kontrak yang menggunakan FIDIC sebagian besar dapat mengandalkan dokumen kontrak itu sendiri. Namun, jika menggunakan beberapa bentuk standar Indonesia, mereka juga harus mengetahui dan memiliki akses ke berbagai undang-undang dan keputusan lain yang mungkin mengubah atau menguraikan klausul kontrak. Ini membutuhkan tingkat pengetahuan hukum-regulasi dan ketekunan yang lebih tinggi, dan membuat interpretasi kontrak menjadi lebih terfragmentasi dan berpotensi menimbulkan perselisihan jika para pihak memiliki pemahaman atau akses yang berbeda terhadap peraturan eksternal ini. Ini juga membuat kontrak kurang transparan bagi pihak internasional.

Fakta bahwa FIDIC sering diadopsi “sebagian” atau “tidak lengkap” di Indonesia ³⁸, terkadang mengarah pada “kontrak yang tidak terorganisir dan rawan sengketa,” menunjukkan pemahaman yang dangkal atau penerapan prinsip FIDIC secara selektif. Ini bisa lebih berbahaya daripada tidak menggunakan FIDIC sama sekali, karena menciptakan dokumen hibrida yang mungkin kurang koherensi internal dan alokasi risiko seimbang yang menjadi ciri khas FIDIC. Kontrak FIDIC adalah sistem terintegrasi di mana klausul saling terkait. Memilih klausul tertentu atau mengubah alokasi risiko utama tanpa memahami efek domino pada bagian lain dari kontrak (misalnya, mengubah peran Direksi Proyek/Engineer tetapi mempertahankan kerangka prosedural FIDIC yang bergantung pada Engineer yang independen) dapat menciptakan kontrak yang tidak dapat dijalankan atau tidak adil. “Adopsi parsial” ini ³⁸ kemungkinan berkontribusi pada “tikungan berbahaya” dalam pengadaan dan administrasi kontrak yang disebutkan dalam ⁴⁸, dan merusak manfaat yang ingin diberikan FIDIC (kejelasan, keseimbangan).

4.3. Tantangan, Praktik Terbaik, dan Sikap Otoritas Indonesia (misalnya, Kementerian PUPR) dalam Mengadopsi FIDIC

Proses adopsi dan adaptasi standar FIDIC di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan praktis, meskipun manfaatnya diakui.

• Adopsi dan Tantangan: Penggunaan FIDIC di Indonesia menunjukkan tren peningkatan, terutama untuk proyek-proyek yang didanai oleh swasta, pemerintah, atau pinjaman luar negeri.³⁸ Namun, pemahaman terhadap bahasa Inggris dan kompleksitas klausul FIDIC dapat menjadi kendala signifikan.⁴⁹ Adopsi parsial atau modifikasi yang tidak tepat dapat menghasilkan kontrak yang tidak terorganisir dan rentan terhadap sengketa.³⁸
• Sikap Kementerian PUPR: Sejak sekitar tahun 2010, pemerintah Indonesia melalui Kementerian PUPR telah mengakui perlunya mengadopsi standar internasional seperti FIDIC, dengan target adopsi keseluruhan dalam 3-4 tahun, khususnya untuk pengadaan pemerintah.⁵⁰ Tujuannya adalah untuk menciptakan kontrak yang lebih adil dan seimbang guna menghindari sengketa.⁴⁹ Permen PU No. 07/PRT/M/2011 merupakan salah satu langkah awal, namun peraturan yang lebih baru (misalnya, Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015) kini menjadi rujukan utama untuk standar kontrak pemerintah.⁴⁷
• Manfaat FIDIC bagi Indonesia: Penerapan FIDIC diharapkan dapat mempermudah akses kontraktor nasional ke pasar internasional dan menciptakan alokasi risiko yang lebih adil, di mana sanksi dapat dikenakan kepada pihak mana pun yang bersalah, tidak hanya kontraktor.⁴⁹

Niat pemerintah Indonesia (PUPR) pada tahun 2010 untuk bergerak menuju adopsi FIDIC ⁴⁹ mencerminkan pengakuan atas keterbatasan standar nasional yang ada saat itu dan keinginan untuk selaras dengan praktik terbaik internasional demi keadilan dan penghindaran sengketa. Namun, pengembangan dan pemberlakuan bentuk standar nasionalnya sendiri yang direvisi (misalnya, berdasarkan Permen PU No.07/PRT/M/2011, kemudian Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015 ⁴⁷) mungkin menunjukkan pergeseran strategis ke arah mengadaptasi prinsip-prinsip FIDIC ke dalam bentuk yang dinasionalisasi daripada adopsi buku FIDIC secara keseluruhan. Meskipun FIDIC menawarkan manfaat, adopsi langsung dapat menantang karena perbedaan bahasa, sistem hukum, dan kapasitas industri lokal. Pemerintah seringkali lebih memilih untuk mengembangkan standar nasional yang menggabungkan praktik terbaik internasional tetapi disesuaikan dengan konteks lokal. Pernyataan PUPR tentang adopsi FIDIC ⁴⁹ diikuti oleh penerbitan syarat-syarat kontrak standar nasional yang komprehensif ⁴² menunjukkan jalur adaptasi ini daripada penggantian langsung. Pendekatan ini memungkinkan kontrol dan kustomisasi yang lebih besar tetapi berisiko mengencerkan keseimbangan inti FIDIC jika tidak dilakukan dengan hati-hati.

Tantangan “pemahaman bahasa Inggris” ⁴⁹ sebagai penghalang penggunaan FIDIC lebih dari sekadar masalah linguistik; ini menunjuk pada tantangan yang lebih dalam untuk sepenuhnya memahami implikasi hukum dan teknis yang bernuansa yang tertanam dalam klausul-klausul FIDIC yang dirancang dalam bahasa Inggris, yang seringkali memiliki makna spesifik yang berasal dari konteks hukum umum atau penggunaan internasional yang luas. Kontrak FIDIC adalah dokumen hukum yang kompleks. Terjemahan langsung mungkin tidak menangkap maksud penuh atau efek hukum dari frasa atau klausul tertentu yang memiliki interpretasi mapan dalam hukum konstruksi internasional. Penggunaan yang efektif tidak hanya membutuhkan kemahiran bahasa tetapi juga pemahaman canggih tentang praktik kontrak internasional dan alokasi risiko spesifik yang dimaksudkan oleh FIDIC. Ini menyiratkan perlunya pelatihan dan keahlian khusus di luar terjemahan sederhana, yang bisa menjadi kesenjangan kapasitas yang signifikan.

Berikut adalah tabel perbandingan aspek kontraktual utama antara FIDIC dan standar Indonesia:

Tabel 3: Perbandingan Aspek Kontraktual Utama: Prinsip FIDIC vs. Ketentuan Standar Kontrak Indonesia

Aspek Kontraktual Utama	Pendekatan FIDIC (Contoh: Red Book 1999/2017)	Pendekatan Standar Indonesia (Contoh: SSUK Permen PUPR)	Titik Konvergensi/Divergensi	Implikasi bagi Administrasi Kontrak
Alokasi Risiko Kondisi Tak Terduga	Umumnya risiko dialokasikan kepada Pengguna Jasa (Sub-Clause 4.12 Conditions of Contract for Construction 1999/2017). Kontraktor berhak atas perpanjangan waktu dan biaya tambahan jika kondisi fisik tak terduga secara material merugikan.	Tergantung klausul spesifik dalam SSUK dan SSKK. Seringkali SSUK merujuk pada peraturan lebih tinggi atau memerlukan adendum untuk penyesuaian signifikan. Risiko cenderung lebih banyak ditransfer ke Penyedia Jasa.	Divergensi: FIDIC lebih eksplisit dalam mengalokasikan risiko ini ke Pengguna Jasa. Standar Indonesia mungkin kurang jelas atau lebih memberatkan Penyedia Jasa.	Administrator perlu sangat cermat memeriksa SSKK dan peraturan terkait untuk memahami alokasi risiko aktual. Potensi klaim lebih tinggi jika alokasi tidak seimbang.
Peran & Otoritas Direksi Proyek (Engineer)	Engineer bertindak sebagai agen Pengguna Jasa namun diharapkan membuat keputusan yang adil dan tidak memihak terkait klaim, perpanjangan waktu, dll. (Sub-Clause 3.1, 3.5 CoC 1999/2017).	Direksi Pekerjaan dan Direksi Teknis/Konsultan Pengawas memiliki peran yang didefinisikan.3 Independensi Konsultan Pengawas bisa bervariasi. Keputusan seringkali memerlukan persetujuan berlapis.	Divergensi: Konsep Engineer independen FIDIC mungkin tidak sepenuhnya tercermin. Otoritas bisa lebih terdistribusi atau terpusat pada Pengguna Jasa.	Proses persetujuan dan pengambilan keputusan bisa lebih lama. Perlu kejelasan mengenai siapa yang memiliki otoritas final untuk berbagai aspek administratif.
Prosedur Klaim	Prosedur klaim yang sangat rinci dan berjenjang, termasuk kewajiban pemberitahuan dini oleh Kontraktor (Sub-Clause 20.1 CoC 1999/2017). Kegagalan mengikuti prosedur dapat menggugurkan hak klaim.	UU 2/2017 dan PP 22/2020 mengatur hak untuk mengajukan klaim. Prosedur spesifik biasanya diatur dalam kontrak. Peringatan dini juga ditekankan.3	Konvergensi: Penekanan pada pemberitahuan dan prosedur. Divergensi: Tingkat kerincian dan konsekuensi prosedural FIDIC sangat ketat.	Kepatuhan ketat terhadap prosedur notifikasi dan dokumentasi klaim sangat penting di kedua sistem, namun FIDIC lebih tidak toleran terhadap penyimpangan.
Ketentuan Perpanjangan Waktu (EOT)	Kontraktor berhak atas EOT jika terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh Pengguna Jasa atau risiko yang menjadi tanggung jawab Pengguna Jasa, atau kejadian Keadaan Kahar (Sub-Clause 8.4 CoC 1999/2017).	Diatur dalam kontrak, seringkali terkait dengan CCO atau kejadian di luar kendali Penyedia Jasa. Penilaian dilakukan oleh Konsultan Pengawas/Direksi Pekerjaan.3	Konvergensi: Prinsip dasar EOT untuk keterlambatan yang bukan kesalahan Kontraktor. Divergensi: Dasar dan proses pembuktian mungkin berbeda detailnya.	Dokumentasi penyebab keterlambatan dan dampak pada jalur kritis sangat vital untuk justifikasi EOT.
Definisi & Konsekuensi Keadaan Kahar (Force Majeure)	Definisi luas mencakup kejadian di luar kendali wajar para pihak, yang tidak dapat diantisipasi, dan membuat pelaksanaan kewajiban menjadi tidak mungkin (Clause 19 CoC 1999/2017). Memberikan hak EOT dan, dalam beberapa kasus, biaya tambahan.	Diatur dalam KUHPerdata dan klausul kontrak spesifik. Konsekuensi bisa berupa pembebasan dari kewajiban atau penyesuaian kontrak. UU 2/2017 juga menyinggung.	Konvergensi: Konsep dasar kejadian luar biasa yang membebaskan. Divergensi: Cakupan definisi dan rincian konsekuensi (terutama biaya) bisa berbeda. FIDIC lebih detail.	Identifikasi kejadian sebagai Keadaan Kahar dan pemenuhan syarat notifikasi sangat penting. Perlu pemahaman mendalam atas definisi kontraktual dan hukum yang berlaku.
Hierarki Penyelesaian Sengketa	GP5 FIDIC mewajibkan DAAB/DAB sebagai prasyarat arbitrase. Proses berjenjang: Engineer’s Determination -> DAAB/DAB -> Arbitrase (Clause 20 CoC 1999, Clause 21 CoC 2017).	UU 2/2017 mendorong musyawarah, mediasi, konsiliasi, lalu arbitrase (misalnya melalui BADAPSKI) atau pengadilan.10	Konvergensi: Preferensi untuk penyelesaian bertahap dan non-litigasi. Divergensi: Peran DAAB/DAB yang bersifat standing dan proaktif dalam FIDIC belum tentu ada padanannya secara umum di standar Indonesia, meskipun BADAPSKI menawarkan forum khusus.	Pemahaman terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam kontrak adalah kunci. Pilihan forum (BADAPSKI vs. lainnya) perlu dipertimbangkan.

5. Menavigasi Tantangan, Sengketa, dan Klaim dalam Kontrak Konstruksi Indonesia

Sektor konstruksi Indonesia, meskipun menunjukkan pertumbuhan yang dinamis, tidak terlepas dari berbagai tantangan kontraktual yang dapat berujung pada sengketa dan klaim. Pemahaman mendalam terhadap akar permasalahan ini, serta mekanisme penyelesaian yang tersedia, menjadi krusial bagi para pemangku kepentingan.

5.1. Masalah Kontraktual Umum: Wanprestasi, Keterlambatan, Deviasi, dan Hambatan Administratif

Berbagai studi kasus dan analisis menunjukkan beberapa masalah kontraktual yang kerap muncul dalam proyek konstruksi di Indonesia:

• Wanprestasi (Cidera Janji/Default): Ini adalah isu umum yang sering memicu sengketa. Contoh kasus seperti Perkara No. 692/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr, di mana terjadi wanprestasi akibat tidak dilakukannya pembayaran setelah pekerjaan selesai, yang berujung pada litigasi.¹⁰ Putusan Mahkamah Agung No. 326/K/Pdt/2016 juga menangani kasus wanprestasi di mana pengguna jasa gagal melakukan pembayaran.¹⁶ Prinsip keseimbangan hak dan kewajiban dalam kontrak ditekankan sebagai kunci untuk menghindari wanprestasi.⁵¹
• Keterlambatan dan Perintah Perubahan Kontrak (CCO): Adendum kontrak atau CCO sering terjadi, seringkali disebabkan oleh ketidaksesuaian antara gambar rencana dan kondisi aktual lapangan, atau kesalahan dalam desain awal.³³ Perubahan ini berdampak signifikan terhadap waktu penyelesaian proyek dan biaya.³³
• Deviasi (Penyimpangan): Ketidaksesuaian antara pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan dengan ketentuan kontrak merupakan masalah yang umum. Mayoritas deviasi bersifat teknis (85%), diikuti oleh aspek hukum (10%), dan administrasi (5%). Penyebab utama deviasi teknis adalah volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak, dan aktor utama yang terlibat dalam deviasi ini adalah pihak kontraktor.⁵² Tingginya insiden “deviasi teknis” ⁵², terutama “volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak” yang sebagian besar diatribusikan kepada kontraktor, menunjukkan potensi masalah sistemik baik dalam survei kuantitas awal, praktik pengukuran di lapangan, maupun potensi manipulasi yang disengaja. Hal ini secara langsung berdampak pada administrasi pembayaran dan dapat menjadi sumber utama perselisihan. Jika kuantitas secara konsisten tidak cocok, ini menunjukkan kelemahan dalam penyusunan Daftar Kuantitas dan Harga (BoQ) (di sisi pemilik/konsultan) atau dalam cara pekerjaan diukur dan diklaim (di sisi kontraktor), atau bahkan perubahan yang tidak sah oleh kontraktor. Ini bukan hanya kesalahan kecil; ini secara fundamental mempengaruhi dasar pembayaran dalam kontrak harga satuan, yang umum digunakan. Fakta bahwa kontraktor disebut sebagai aktor utama, seringkali mengabaikan peringatan konsultan ⁵², menunjukkan bahwa ini terkadang bisa jadi perilaku strategis untuk menaikkan klaim atau menutupi inefisiensi lain, yang menimbulkan tantangan signifikan bagi administrator kontrak untuk mengendalikannya.
• Hambatan Administratif dan Serah Terima Proyek: Kendala signifikan terjadi dalam proses serah terima proyek antara Direktorat Jenderal Cipta Karya (pemerintah pusat) dengan Pemerintah Daerah. Penyebab utamanya meliputi kondisi fisik proyek di lapangan yang sudah tidak berfungsi akibat kurangnya pemeliharaan pasca-konstruksi namun pra-serah terima, kurangnya SDM yang terampil memahami proses serah terima, birokrasi hibah yang rumit dan berkepanjangan, jumlah SDM yang terbatas untuk menangani proses serah terima, kurangnya sosialisasi mengenai prosedur serah terima, dan perbedaan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan antar instansi pemerintah.⁵³ Kegagalan administratif dalam bentuk dokumentasi yang tidak lengkap juga menjadi faktor kunci.⁵³ Kendala serah terima proyek yang parah antara pemerintah pusat (Ditjen Cipta Karya) dan pemerintah daerah ⁵³, yang disebabkan oleh isu-isu seperti aset yang tidak berfungsi (akibat pemeliharaan pasca-konstruksi tetapi pra-serah terima yang buruk) dan penundaan birokrasi, menunjukkan kesenjangan kritis dalam manajemen aset siklus hidup secara keseluruhan dan koordinasi antar-pemerintah. Kegagalan administratif ini dapat menyebabkan pemborosan investasi publik. Suatu proyek tidak benar-benar berhasil sampai diserahkan dan beroperasi. Jika aset memburuk sebelum serah terima formal karena kurangnya tanggung jawab pemeliharaan sementara atau jika kendala birokrasi menunda transfer untuk periode yang lama, manfaat yang diharapkan dari proyek tersebut berkurang atau hilang. Ini menunjukkan kurangnya kejelasan dalam mendefinisikan tanggung jawab pasca-konstruksi/pra-serah terima dan perlunya protokol administratif antar-lembaga yang disederhanakan, yang melampaui kontrak konstruksi primer itu sendiri.
• Masalah Kontraktual Umum Lainnya: Isu-isu lain yang sering muncul adalah perbedaan pemahaman isi kontrak antar pihak, dominasi pengguna jasa dalam menentukan syarat kontrak, ketidakjelasan dalam proses pembebasan lahan, dan klaim atas cacat mutu pekerjaan yang melibatkan subkontraktor.⁴³ Fragmentasi dalam industri konstruksi dan hubungan yang bersifat adversarial antar pihak juga memperburuk masalah.⁵⁵

5.2. Tinjauan Mendalam Manajemen Klaim: Isu dalam Dokumentasi, Alokasi Sumber Daya, Kepatuhan Prosedural, dan Predisposisi Pemangku Kepentingan

Manajemen klaim merupakan aspek kritis dalam administrasi kontrak, namun seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks. Analisis mendalam mengidentifikasi lima tema tantangan utama ⁵⁶:

• Predisposisi Pemangku Kepentingan: Persepsi yang berprasangka terhadap pengaju klaim sebagai pihak yang oportunistik, hubungan yang adversarial, sikap konfrontatif, klaim yang sengaja dilebih-lebihkan, pendekatan yang terlalu santai dari staf lapangan terhadap manajemen klaim, dan bias administrator kontrak terhadap klien merupakan masalah signifikan yang menghambat proses klaim yang adil dan efisien.⁵⁷
• Alokasi Sumber Daya yang Tidak Memadai: Manajemen klaim seringkali dianggap sebagai kegiatan sekunder, dengan alokasi sumber daya (tenaga ahli, waktu, sistem, biaya) yang baru diberikan menjelang akhir proyek.⁵⁷ Kurangnya staf terampil untuk menganalisis dan menyusun klaim, penggunaan sumber daya bersama yang meningkatkan beban kerja, atrisi staf, waktu yang tidak cukup, kurangnya alat dan sistem yang memadai (terutama di negara berkembang yang enggan mengadopsi teknologi), dan tingginya biaya untuk sumber daya ahli menjadi kendala serius.⁵⁷ Secara spesifik, kurangnya staf terampil untuk klaim di Indonesia telah dicatat.⁵⁷ Status “sekunder” yang diberikan pada manajemen klaim dalam praktik, dengan sumber daya seringkali baru dialokasikan menjelang akhir proyek ⁵⁷, merupakan kesalahan strategis yang krusial. Hal ini mengubah manajemen klaim dari proses administratif proaktif dan berkelanjutan menjadi upaya reaktif yang seringkali kacau di akhir proyek, yang secara signifikan meningkatkan kemungkinan perselisihan dan hasil yang tidak menguntungkan. Manajemen klaim yang efektif memerlukan pencatatan kontemporer, pemberitahuan tepat waktu, dan analisis berkelanjutan sepanjang siklus hidup proyek. Menunda alokasi sumber daya sampai masalah sudah meningkat berarti bukti krusial mungkin hilang, ingatan memudar, dan posisi mengeras. Pendekatan reaktif ini secara inheren kurang efektif dan lebih mahal daripada mengintegrasikan manajemen klaim ke dalam administrasi proyek sehari-hari sejak awal. Ini menunjukkan kesalahpahaman tentang klaim sebagai peristiwa tak terduga daripada bagian yang diantisipasi dari proyek konstruksi yang kompleks.
• Kurangnya Prosedur Manajemen Klaim yang Mapan: Ketidakpatuhan terhadap prosedur kontraktual dalam mengajukan klaim adalah alasan utama penolakan klaim. Prosedur yang ambigu, kurangnya pendekatan standar dalam analisis dan evaluasi klaim, komunikasi dan koordinasi yang buruk antar departemen dan antara kantor pusat dengan lapangan, serta tindakan yang tertunda juga menjadi tantangan.⁵⁷
• Dokumentasi dan Manajemen Informasi yang Buruk: Ini merupakan salah satu tantangan terbesar. Keengganan untuk melakukan dokumentasi yang baik, terutama di tingkat lapangan, meskipun penting untuk keberhasilan klaim, menjadi masalah abadi. Meskipun penghematan biaya administrasi jangka pendek mungkin tercapai, dalam jangka panjang dokumentasi yang buruk menjadi kelemahan saat kontraktor harus membuktikan klaimnya. Kurangnya format standar untuk pemberitahuan, pencatatan peristiwa yang buruk, dan tidak adanya pencatatan instruksi lisan adalah masalah global, termasuk yang dilaporkan terjadi di Indonesia.⁵⁶
• Kurangnya Pengetahuan Kontraktual Umum dan Ahli: Kurangnya pengetahuan umum tentang kontrak dan manajemen klaim menyebabkan pemahaman yang buruk tentang spesifikasi kontrak, kurangnya keterampilan untuk mengelola kontrak, kurangnya kesadaran akan proses, dan kurangnya pengalaman dalam mengelola klaim. Masalah ini diperparah oleh tidak tersedianya dan kurangnya tenaga ahli untuk memberikan pengetahuan. Organisasi sering ragu untuk mempekerjakan ahli manajemen klaim khusus sejak awal karena persepsi sosial negatif tentang budaya klaim.⁵⁷ Kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan nuansa manajemen klaim di antara para pemangku kepentingan menghambat pengelolaan yang sukses. Kurangnya pengetahuan kontrak di tim lapangan dalam mengidentifikasi klaim juga merupakan tantangan utama yang diamati di berbagai studi, termasuk di Indonesia.⁵⁷

Bias administrator kontrak (seringkali Direksi Proyek/Konsultan) yang diamati terhadap klien, terutama ketika klien adalah penyebab klaim ⁵⁷, secara fundamental merusak peran kontraktual Direksi Proyek/Engineer sebagai penentu atau pembuat keputusan yang tidak memihak dalam banyak bentuk standar (termasuk FIDIC). Hal ini mengikis kepercayaan dan memaksa kontraktor untuk meningkatkan masalah ke penyelesaian sengketa formal. Peran Engineer dalam banyak kontrak adalah membuat penentuan yang adil dan tidak memihak mengenai hal-hal seperti perpanjangan waktu dan biaya tambahan. Jika Engineer dianggap (atau pada kenyataannya) bias karena hubungan kerjanya dengan klien, keputusan mereka kehilangan kredibilitas. Ini memaksa kontraktor untuk menantang keputusan ini melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih adversarial dan mahal, melewati apa yang seharusnya menjadi proses resolusi tingkat pertama yang efektif. Ini menyoroti konflik antara tugas Engineer terhadap kontrak dan hubungan mereka dengan pengguna jasa.

5.3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Indonesia: Peran dan Fungsi BADAPSKI, dengan Wawasan dari Studi Kasus

Kerangka hukum Indonesia mendorong penyelesaian sengketa konstruksi melalui jalur non-litigasi terlebih dahulu.

• Preferensi Penyelesaian: UU No. 2 Tahun 2017 menekankan penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat sebagai langkah awal.¹⁰ Jika musyawarah gagal, alternatif penyelesaian sengketa (APS) seperti mediasi, konsiliasi, atau arbitrase dapat ditempuh. Litigasi melalui pengadilan menjadi alternatif terakhir.¹⁰
• Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia (BADAPSKI): Didirikan pada tahun 2014 dengan peraturan yang dikeluarkan pada tahun 2015, BADAPSKI bertujuan untuk menyediakan forum penyelesaian sengketa yang terspesialisasi, cepat, terjangkau, dan memberikan kepastian hukum bagi sektor konstruksi.¹⁰ Lembaga ini menangani sengketa yang didanai dari dalam negeri maupun pinjaman/hibah luar negeri.¹⁰ Layanan yang ditawarkan BADAPSKI meliputi arbitrase, mediasi, konsiliasi, konsultasi, negosiasi, dan penilaian ahli.⁴⁶
• Pengakuan Yuridis BADAPSKI: Meskipun detail putusan spesifik BADAPSKI tidak banyak terungkap dalam sumber yang dianalisis selain keberadaannya dan dokumen yang dapat diunduh ⁴⁶, perannya dalam menyelesaikan sengketa diakui.¹⁰ Satu putusan Mahkamah Agung (No. 126 B/Pdt.Sus-Arbt/2021) yang menguatkan putusan arbitrase BADAPSKI menunjukkan adanya pengakuan yudisial terhadap lembaga ini.¹⁶

Pembentukan BADAPSKI ²² khusus untuk sengketa konstruksi, dengan penekanan pada kecepatan, keterjangkauan, dan keahlian khusus, menandakan pengakuan oleh pemerintah Indonesia dan industri konstruksi akan ketidakcukupan pengadilan umum atau badan arbitrase generik untuk menangani kompleksitas teknis dan kontraktual yang unik dari proyek konstruksi. Ini adalah langkah menuju penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan sesuai dengan industri. Sengketa konstruksi sering melibatkan detail teknis yang rumit, interpretasi kontraktual yang kompleks, dan praktik khusus industri yang mungkin tidak sepenuhnya dipahami oleh hakim atau arbiter generalis. Badan khusus seperti BADAPSKI, yang diisi oleh arbiter yang memiliki keahlian konstruksi ¹⁶, lebih siap untuk memahami nuansa ini dan memberikan keputusan yang lebih terinformasi dan praktis. Ini sejalan dengan tren internasional di mana APS khusus lebih disukai untuk konstruksi. Penekanan pada “tidak merusak hubungan” ⁴⁶ juga mencerminkan keinginan untuk penyelesaian sengketa yang memungkinkan proyek berlanjut atau kolaborasi di masa depan dapat terjadi.

Kerangka hukum yang mendukung BADAPSKI (UU 2/2017, UU 30/1999, PP 22/2020 ¹⁶) dan penegakan yudisial atas putusannya (misalnya, Putusan Mahkamah Agung No. 126 B/Pdt.Sus-Arbt/2021 ¹⁶) sangat penting untuk kredibilitas dan efektivitasnya. Namun, keberhasilan utama BADAPSKI akan bergantung pada kualitas arbiter yang konsisten, keadilan prosedurnya, dan kesediaan para pihak untuk secara sukarela memasukkan klausul BADAPSKI dalam kontrak mereka dan mematuhi keputusannya. Oleh karena itu, upaya berkelanjutan dalam menjaga standar tinggi, transparansi, dan mempromosikan keunggulannya sangat penting agar BADAPSKI dapat memenuhi peran yang diharapkan dalam mengurangi sengketa konstruksi.

Berikut adalah matriks ringkasan sengketa umum dan jalur penyelesaiannya:

Tabel 4: Matriks Sengketa Umum Kontrak Konstruksi di Indonesia dan Jalur Penyelesaiannya

Jenis Sengketa/Tantangan	Penyebab Umum (terkait kegagalan administratif, dokumentasi buruk, dll.)	Tahap Penyelesaian yang Diutamakan (sesuai UU 2/2017)	Hasil/Pertimbangan Tipikal	Referensi Kasus/Sumber
Wanprestasi – Tidak Bayar	Kegagalan Pengguna Jasa memenuhi kewajiban pembayaran setelah pekerjaan selesai/sesuai termin. Administrasi tagihan tidak lancar.	Musyawarah, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase (BADAPSKI)/Pengadilan.	Pembayaran sisa pekerjaan, ganti rugi, bunga. Pentingnya bukti penyelesaian pekerjaan dan tagihan yang benar.	10
Wanprestasi – Pekerjaan Cacat/Terlambat	Kegagalan Penyedia Jasa memenuhi standar mutu atau jadwal. Pengawasan mutu lemah, perencanaan buruk.	Musyawarah, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase (BADAPSKI)/Pengadilan.	Perbaikan cacat, denda keterlambatan, pemutusan kontrak, klaim jaminan pelaksanaan.	51
Perselisihan terkait CCO/Adendum	Ketidaksepakatan lingkup, biaya, atau waktu tambahan akibat perubahan. Administrasi CCO tidak transparan atau tidak sesuai prosedur.	Musyawarah, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase (BADAPSKI).	Penyesuaian nilai kontrak/jadwal berdasarkan kesepakatan atau putusan. Pentingnya dokumentasi CCO yang lengkap.	33
Penolakan Klaim (Waktu/Biaya)	Klaim dianggap tidak berdasar, kurang bukti, atau tidak sesuai prosedur kontraktual. Dokumentasi pendukung klaim lemah.	Musyawarah, Engineer’s Determination (jika ada), DAAB/DAB (jika FIDIC), Arbitrase (BADAPSKI).	Pembayaran sebagian/seluruh klaim atau penolakan. Kekuatan bukti dan kepatuhan prosedur sangat menentukan.	56
Masalah Serah Terima Proyek	Aset tidak berfungsi, dokumen tidak lengkap, birokrasi berlarut. Kurangnya koordinasi dan pemahaman prosedur.	Musyawarah antar instansi, mediasi.	Penyelesaian administratif, perbaikan aset, penyerahan dokumen. Potensi kerugian negara jika aset terbengkalai.	53
Deviasi Teknis (Volume tidak sesuai)	Kesalahan survei awal, pengukuran tidak akurat, perubahan tidak sah oleh kontraktor. Administrasi pengukuran dan opname lapangan lemah.	Musyawarah, Rekonsiliasi Kuantitas, Arbitrase (BADAPSKI).	Penyesuaian pembayaran berdasarkan volume aktual yang disepakati/ditetapkan.	52

6. Kemajuan Teknologi dan Inovasi dalam Administrasi Kontrak

Perkembangan teknologi menawarkan potensi besar untuk mentransformasi praktik administrasi kontrak konstruksi, mulai dari digitalisasi dokumen hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (AI). Indonesia, baik di sektor pemerintah maupun swasta, mulai menjajaki dan mengadopsi berbagai inovasi ini, meskipun tantangan dalam implementasi masih ada.

6.1. Digitalisasi Dokumen dan Proses Kontrak di Proyek Pemerintah dan Swasta Indonesia

Dorongan untuk digitalisasi dalam administrasi publik di Indonesia cukup kuat, yang secara tidak langsung juga mempengaruhi sektor konstruksi.

• Inisiatif Pemerintah (SPBE): Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi landasan penting yang mendorong integrasi layanan pemerintah melalui digitalisasi dokumen dan proses. Regulasi ini memberikan kekuatan hukum yang sama kepada dokumen digital dengan dokumen fisik, asalkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.⁶⁰ Peluncuran e-Katalog versi 6.0 oleh pemerintah juga merupakan bagian dari langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.⁶¹
• Manfaat Digitalisasi: Digitalisasi dokumen menawarkan berbagai manfaat, termasuk peningkatan efisiensi operasional (penghematan waktu, otomatisasi proses), penghematan biaya (pengurangan penggunaan kertas, biaya penyimpanan, efisiensi tenaga kerja), serta peningkatan keamanan dan kepatuhan (perlindungan data, kemudahan audit).⁶⁰
• Tantangan Adopsi: Meskipun kerangka hukum telah tersedia, beberapa institusi mungkin masih ragu untuk beralih sepenuhnya ke sistem digital.⁶⁰
• Konteks BUMN Karya: Meskipun detail spesifik mengenai digitalisasi administrasi kontrak di BUMN Karya tidak terperinci, rencana jangka panjang perusahaan seperti RJPP ADHI 2022-2026 ⁸ kemungkinan besar mencakup pembaruan teknologi. Namun, perlu dicatat bahwa BUMN Karya menghadapi penurunan perolehan kontrak baru pada tahun 2024 ⁷, yang mungkin mempengaruhi laju investasi teknologi.

Dorongan pemerintah Indonesia untuk digitalisasi dalam layanan publik (SPBE, e-Katalog ⁶⁰) menciptakan momentum kuat untuk digitalisasi administrasi kontrak konstruksi, terutama dalam proyek-proyek publik. Namun, keberhasilan ini bergantung pada upaya mengatasi keraguan institusional ⁶⁰ dan memastikan literasi digital serta infrastruktur yang memadai di semua tingkat pemangku kepentingan, termasuk kontraktor kecil dan instansi pemerintah daerah. Mandat pemerintah (seperti SPBE) adalah pendorong kuat untuk adopsi teknologi. E-procurement dan manajemen dokumen digital dapat secara signifikan meningkatkan transparansi dan efisiensi. Namun, industri konstruksi melibatkan berbagai pelaku, beberapa di antaranya mungkin kekurangan sumber daya atau keterampilan untuk transisi digital penuh. Jika instansi daerah atau kontraktor kecil tidak dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses administrasi kontrak digital, hal itu dapat menciptakan kesenjangan digital, kemacetan, atau bahkan eksklusi dari proyek publik. Oleh karena itu, dorongan untuk digitalisasi harus disertai dengan inisiatif peningkatan kapasitas.

“Rapor merah” (kinerja buruk) dalam perolehan kontrak baru oleh BUMN Karya pada tahun 2024 ⁷, yang berdampingan dengan rencana strategis jangka panjang yang kemungkinan mencakup digitalisasi (misalnya, RJPP ADHI ⁸), menunjukkan bahwa meskipun transformasi digital adalah aspirasi, tekanan pasar dan keuangan langsung mungkin mempengaruhi laju dan skala investasi dalam teknologi semacam itu untuk administrasi kontrak. Digitalisasi memerlukan investasi awal dalam perangkat lunak, perangkat keras, dan pelatihan. Ketika pemain besar seperti BUMN Karya menghadapi tekanan finansial (penurunan kontrak, pemotongan anggaran sesuai ⁶), pengeluaran modal yang tidak penting mungkin ditunda. Meskipun digitalisasi dapat menghasilkan efisiensi jangka panjang dan penghematan biaya, kendala keuangan jangka pendek dapat memperlambat adopsinya dalam administrasi kontrak, bahkan jika itu adalah bagian dari tujuan strategis yang lebih luas. Ini menyoroti potensi konflik antara tujuan strategis jangka panjang dan realitas keuangan jangka pendek.

6.2. Building Information Modeling (BIM) dan Dampaknya pada Manajemen Kontrak: Studi Kasus dan Tantangan di Indonesia

Building Information Modeling (BIM) telah muncul sebagai teknologi transformatif dengan potensi signifikan untuk meningkatkan berbagai aspek proyek konstruksi, termasuk manajemen kontrak.

• Definisi dan Dimensi BIM: BIM lebih dari sekadar model visual 3D; ia mencakup dimensi 4D (penjadwalan waktu), 5D (estimasi biaya), 6D (efisiensi energi), hingga 7D (manajemen fasilitas dan operasional pasca-konstruksi).⁶²
• Manfaat BIM: Penelitian menunjukkan BIM mampu menghemat waktu hingga 50%, tenaga kerja sebesar 26,66%, dan biaya sebesar 52,25% dibandingkan metode konvensional.⁶³ Manfaat lainnya termasuk peningkatan kolaborasi tim, komunikasi yang lebih baik, dan deteksi dini bentrokan (clash detection) antar disiplin ilmu.⁶⁴
• Studi Kasus Implementasi BIM di Indonesia ⁶³:

• Gedung Workshop Politeknik PUPR (Semarang): Implementasi BIM hingga 5D (Quantity Take-Off) menggunakan Autodesk Revit, Cubicost, dan Naviswork, serta BIM360 untuk manajemen dokumen. Hasilnya adalah peningkatan efisiensi waktu dan akurasi. Tantangannya meliputi kurangnya pemahaman pengguna jasa terhadap output BIM dan belum adanya regulasi detail BIM dalam kontrak proyek.
• Bendungan Temef (NTT): Implementasi BIM hingga 5D menggunakan Autodesk Civil 3D, Revit, dan Infraworks. Quantity Take-Off otomatis mengurangi kesalahan estimasi volume material, dan BIM360 mendukung kolaborasi real-time. Tantangan serupa muncul, yaitu kurangnya pemahaman pemilik proyek terhadap produk BIM dan tidak adanya kejelasan output BIM yang harus diserahkan kontraktor dalam kontrak kerja.
• Renovasi Stadion Manahan (Solo): Implementasi BIM hingga 7D (Facility Management), bahkan memanfaatkan teknologi Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) untuk simulasi. Pemindaian barcode memungkinkan akses informasi elemen bangunan. Tantangan utama tetap pada rendahnya pemahaman BIM di kalangan pengguna jasa.

• Implementasi BIM Secara Umum di Indonesia: Penggunaan BIM sebagian besar masih terkonsentrasi pada fase Konstruksi, Desain, dan Perencanaan. Aplikasi yang umum digunakan adalah Revit, Navisworks, dan BIM 360.⁶⁴ Faktor penghambat utama implementasi BIM terkait dengan Aturan (Persiapan, Regulasi, dan Kontrak).⁶⁴ Permen PUPR No. 22/PRT/M/2018 telah menyinggung BIM, namun dinilai belum cukup rinci mengatur tahapan implementasinya.⁶³
• Tantangan Utama: Selain aspek teknis, tantangan terbesar implementasi BIM di Indonesia bersifat kultural dan sistemik, meliputi resistensi terhadap perubahan dari kebiasaan lama menggunakan gambar 2D, kurangnya SDM terlatih dan ahli BIM, serta celah dalam regulasi yang belum detail.⁶³
• Strategi Pengembangan: Strategi yang diusulkan meliputi sosialisasi intensif kepada pemangku kepentingan, kewajiban pelatihan dan sertifikasi BIM, integrasi kurikulum BIM dalam pendidikan vokasi dan universitas, penetapan roadmap nasional BIM, dan kewajiban penggunaan BIM untuk proyek pemerintah.⁶³

Tantangan yang berulang di berbagai studi kasus BIM di Indonesia (Gedung Workshop PUPR, Bendungan Temef, Stadion Manahan ⁶³) adalah “kurangnya pemahaman dari pengguna jasa/pemilik proyek mengenai output/produk BIM” dan “tidak adanya kejelasan output BIM dalam kontrak.” Ini menunjukkan bahwa kerangka kerja kontraktual dan administratif belum sepenuhnya mengejar kemampuan teknologi BIM. BIM dapat memberikan nilai yang sangat besar, tetapi jika kontrak tidak secara jelas mendefinisikan hasil BIM apa yang diharapkan, pada tingkat detail (LOD) berapa, dan untuk tujuan apa (misalnya, untuk validasi pembayaran, deteksi bentrokan, manajemen fasilitas), maka potensinya untuk administrasi kontrak tidak sepenuhnya terwujud. Kurangnya kejelasan kontraktual ini menyebabkan diskoneksi di mana kontraktor mungkin menggunakan BIM secara internal tetapi tidak dapat memanfaatkannya secara efektif untuk proses kontraktual atau persetujuan pemilik. Ini menunjukkan perlunya pengembangan klausul dan protokol kontrak khusus BIM dalam kontrak standar Indonesia.

Seruan untuk “peta jalan BIM nasional” dan “BIM wajib untuk proyek pemerintah” ⁶³ menunjukkan bahwa adopsi BIM di Indonesia kemungkinan tidak akan meluas dan terstandardisasi hanya melalui kekuatan pasar murni. Dorongan regulasi dari atas ke bawah dan investasi pemerintah yang strategis dalam peningkatan kapasitas dipandang sebagai katalisator yang diperlukan. Tantangan yang teridentifikasi – resistensi terhadap perubahan, kurangnya SDM terlatih, biaya investasi awal – merupakan hambatan signifikan bagi perusahaan perorangan, terutama UKM. Peta jalan nasional memberikan arahan strategis dan menandakan komitmen pemerintah. Mewajibkan BIM dalam proyek publik menciptakan massa kritis permintaan, mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam kemampuan BIM dan membina ekosistem yang melek BIM. Pendekatan ini telah berhasil di negara lain dalam mempercepat adopsi BIM.

6.3. Kemunculan Perangkat Lunak Contract Lifecycle Management (CLM): Ketersediaan, Fitur, dan Adopsi di Industri Konstruksi Indonesia

Contract Lifecycle Management (CLM) merujuk pada pengelolaan kontrak organisasi mulai dari inisiasi, negosiasi, pelaksanaan, kinerja, hingga pembaruan/kedaluwarsa, seringkali menggunakan perangkat lunak untuk merampingkan dan mengotomatisasi proses.¹ Perangkat lunak CLM menawarkan berbagai fitur seperti pembuatan templat, pembuatan kontrak, dukungan negosiasi, tinjauan, alur kerja persetujuan, integrasi tanda tangan elektronik, pemantauan kinerja, analitik, manajemen risiko, dan peringatan pembaruan.¹

Di pasar Indonesia, beberapa penyedia perangkat lunak menawarkan solusi yang relevan dengan CLM untuk industri konstruksi:

• ScaleOcean: Disebutkan memiliki fitur manajemen kontraktor kolaboratif, yang mencakup pengelolaan dokumen kontrak, pembayaran, dan komunikasi secara terpusat.⁶⁷
• HashMicro: Menawarkan Perangkat Lunak Manajemen Kontrak yang berfokus pada pembuatan, negosiasi, pelaksanaan, analisis, kepatuhan, dan keamanan kontrak.⁶⁸
• Solusi ERP/Manajemen Proyek Lainnya: Banyak perangkat lunak Enterprise Resource Planning (ERP) dan manajemen proyek yang tersedia atau digunakan di Indonesia, seperti Procore, Oracle NetSuite, SAP, Acumatica, dan Buildertrend, memiliki fitur yang mendukung aspek-aspek manajemen kontrak, misalnya manajemen dokumen, pelacakan keuangan, dan manajemen subkontraktor.⁶⁷

Meskipun perangkat lunak CLM khusus (misalnya, HashMicro ⁶⁸) dan ERP konstruksi dengan modul manajemen kontrak (misalnya, ScaleOcean ⁶⁷) tersedia di Indonesia, tingkat adopsi aktual dan kedalaman penggunaannya secara spesifik untuk administrasi kontrak yang komprehensif (di luar sekadar penyimpanan dokumen) oleh berbagai perusahaan konstruksi (terutama UKM) kemungkinan masih dalam tahap awal. Cuplikan-cuplikan tersebut menyoroti fitur-fitur perangkat lunak ini. Namun, adopsi luas perangkat lunak canggih sering menghadapi hambatan seperti biaya, kebutuhan akan pelatihan, dan resistensi terhadap perubahan proses yang sudah mapan (seringkali manual), seperti yang terlihat pada BIM.⁶³ Fokus dalam banyak deskripsi perangkat lunak konstruksi ⁶⁷ seringkali pada manajemen proyek, penjadwalan, dan keuangan, dengan administrasi kontrak menjadi komponen daripada pendorong utama adopsi bagi banyak perusahaan. CLM sejati melibatkan integrasi mendalam ke dalam alur kerja hukum dan administratif, yang merupakan perubahan organisasi yang signifikan.

Manfaat utama perangkat lunak CLM – manajemen dokumen terpusat, alur kerja otomatis, pelacakan kepatuhan yang lebih baik, dan peningkatan visibilitas ¹ – secara langsung mengatasi banyak masalah administratif kronis yang teridentifikasi dalam konstruksi Indonesia, seperti dokumentasi yang buruk ⁵⁶, ketidakpatuhan prosedural ⁵⁷, dan kurangnya transparansi. Hal ini menjadikan CLM sebagai teknologi yang berpotensi berdampak tinggi jika diimplementasikan secara efektif. Masalah seperti dokumen hilang, tenggat waktu pemberitahuan atau klaim yang terlewat, penerapan syarat kontrak yang tidak konsisten, dan kesulitan dalam mengaudit kepatuhan kontrak adalah semua area di mana perangkat lunak CLM menawarkan solusi nyata. Misalnya, peringatan otomatis untuk tonggak kontrak atau tanggal perpanjangan dapat mencegah kelalaian. Repositori terpusat meningkatkan akses ke versi kontrak yang benar. Otomatisasi alur kerja memastikan langkah-langkah prosedural diikuti. Keselarasan langsung dengan area masalah ini menunjukkan proposisi nilai yang kuat untuk CLM dalam konteks Indonesia.

6.4. Kecerdasan Buatan (AI) dalam Tinjauan Kontrak dan Smart Contracts: Prospek Masa Depan dan Kesiapan Saat Ini di Indonesia

Teknologi mutakhir seperti Kecerdasan Buatan (AI) dan Smart Contracts mulai menunjukkan potensinya dalam merevolusi administrasi kontrak.

• AI dalam Tinjauan Kontrak: AI dapat digunakan untuk memindai, menafsirkan, dan menganalisis kontrak untuk mengidentifikasi risiko dan celah kepatuhan. Dengan memanfaatkan Natural Language Processing (NLP) dan Machine Learning (ML), AI dapat mengidentifikasi klausul kunci, membandingkannya dengan standar industri, menandai bahasa yang berisiko atau ambigu, dan mendeteksi inkonsistensi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kecepatan, akurasi, dan deteksi risiko dalam proses tinjauan kontrak.⁷⁰ AI juga dapat diintegrasikan dengan alat manajemen proyek.⁷¹
• AI dalam Konstruksi Indonesia Secara Umum: Kementerian PUPR mendorong penggunaan AI untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Meskipun penggunaan saat ini masih terbatas, namun terus berkembang. Direktorat Jenderal Bina Marga telah menerbitkan Surat Edaran tentang pemanfaatan AI untuk pemantauan kondisi permukaan jalan. AI juga telah digunakan dalam pemetaan topografi digital untuk rencana jalan tol. Potensi aplikasi AI lainnya meliputi perencanaan, optimalisasi sumber daya, robotika, penggunaan drone, pengendalian kualitas, konstruksi ramah lingkungan, dan deteksi kecelakaan kerja.⁷²
• Smart Contracts: Merupakan kontrak yang dieksekusi secara otomatis berdasarkan kode program. Potensinya meliputi distribusi risiko yang lebih baik, manajemen kontrak yang disederhanakan, pengurangan waktu, dan resolusi konflik yang efektif. Namun, tantangannya meliputi sifat immutability (tidak dapat diubah), irrevocability (tidak dapat dibatalkan), dan kerentanan terhadap kesalahan manusia dalam pengkodean. Saat ini, smart contracts dinilai lebih cocok untuk kontrak jangka pendek tanpa banyak variasi.⁷³

Dorongan aktif pemerintah Indonesia dan langkah-langkah regulasi awal untuk adopsi AI dalam konstruksi (inisiatif KemenPUPR, SE Ditjen Bina Marga untuk pemantauan jalan ⁷²) menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mengeksplorasi AI dalam administrasi kontrak. Namun, fokus utama saat ini tampaknya pada aplikasi AI operasional/teknis (pemantauan, pemetaan) daripada AI administratif/hukum (peninjauan kontrak). Contoh penggunaan AI (pemantauan permukaan jalan, pemetaan jalan tol) berfokus pada rekayasa. Meskipun ini berharga, AI untuk peninjauan kontrak ⁷⁰ mengatasi serangkaian masalah yang berbeda terkait dengan risiko hukum dan efisiensi administratif. “Penggunaan saat ini yang terbatas” ⁷² kemungkinan berlaku lebih kuat lagi untuk alat AI administratif khusus ini. Ini menunjukkan peluang untuk memperluas fokus AI pemerintah untuk mencakup inovasi administratif.

Tantangan yang teridentifikasi dari smart contracts – sifat tidak dapat diubah (immutability), tidak dapat dibatalkan (irrevocability), dan kerentanan terhadap kesalahan pengkodean ⁷³ – membuat aplikasi luasnya dalam proyek konstruksi Indonesia yang kompleks dan jangka panjang (yang sering tunduk pada CCO dan variasi ³³) sangat problematis dalam waktu dekat. Kesesuaiannya untuk “kontrak jangka pendek tanpa variasi” ⁷³ sangat membatasi utilitasnya saat ini dalam konstruksi skala besar pada umumnya. Proyek konstruksi secara inheren dinamis, dengan kondisi tak terduga dan perubahan menjadi hal biasa. Sistem kontrak yang tidak dapat dengan mudah mengakomodasi perubahan (sifat tidak dapat diubah dari smart contracts) tidak akan praktis. Frekuensi tinggi CCO di Indonesia ³³ menggarisbawahi hal ini. Meskipun smart contracts menawarkan manfaat dalam otomatisasi, kekakuan mereka merupakan ketidakcocokan besar dengan sifat cair sebagian besar pekerjaan konstruksi. Ini menunjukkan bahwa meskipun konsepnya menarik, kemajuan signifikan dalam fleksibilitas smart contracts atau pergeseran radikal dalam cara proyek konstruksi direncanakan dan dilaksanakan akan diperlukan untuk adopsi yang lebih luas.

Berikut adalah tabel yang merangkum adopsi teknologi dalam administrasi kontrak konstruksi di Indonesia:

Tabel 5: Adopsi Teknologi dalam Administrasi Kontrak Konstruksi di Indonesia

Jenis Teknologi	Tingkat Adopsi/Contoh di Indonesia	Manfaat Utama untuk Administrasi Kontrak	Tantangan/Hambatan Implementasi di Indonesia	Referensi Sumber Relevan
Sistem Manajemen Dokumen Digital (terkait SPBE)	Didorong oleh pemerintah (Perpres 95/2018). E-Katalog pengadaan. Beberapa institusi mungkin masih ragu.	Efisiensi operasional (akses cepat, otomatisasi alur kerja), hemat biaya (kertas, penyimpanan), keamanan data, kemudahan audit & kepatuhan.	Keraguan institusional, literasi digital, ketersediaan infrastruktur merata.	60
Building Information Modeling (BIM) (untuk penggunaan terkait kontrak)	Berkembang, contoh: Gedung Workshop Poltek PUPR, Bendungan Temef, Stadion Manahan. Aplikasi: Revit, Navisworks, BIM360. Digunakan untuk QTO, deteksi bentrokan.	Estimasi kuantitas lebih akurat (untuk pembayaran), visualisasi lingkup kerja, deteksi dini potensi perubahan/klaim, kolaborasi lebih baik.	Kurangnya pemahaman pemilik/pengguna jasa terhadap output BIM, ketiadaan standar BIM dalam kontrak, resistensi perubahan, kurang SDM ahli, Permen PUPR 22/2018 belum detail.	62
Perangkat Lunak Contract Lifecycle Management (CLM)	Muncul di pasar Indonesia (misal: HashMicro, ScaleOcean). Fitur relevan juga ada di ERP/Manajemen Proyek (Procore, Oracle). Adopsi spesifik untuk administrasi kontrak komprehensif kemungkinan masih awal.	Otomatisasi pembuatan & pengelolaan kontrak, alur kerja persetujuan, pelacakan kewajiban & tenggat waktu, manajemen risiko, repositori terpusat, analitik kontrak.	Biaya, kebutuhan pelatihan, resistensi perubahan proses manual, fokus utama perusahaan mungkin masih pada manajemen proyek/keuangan daripada CLM khusus.	1
Artificial Intelligence (AI) untuk Tinjauan Kontrak	Potensi besar, namun penerapan spesifik untuk tinjauan kontrak di Indonesia masih sangat awal. Pemerintah mendorong AI lebih pada aspek operasional/teknis konstruksi.	Analisis kontrak cepat, identifikasi risiko & klausul bermasalah, perbandingan dengan standar, deteksi inkonsistensi, peningkatan akurasi.	Kesiapan data, biaya teknologi AI, kurangnya ahli AI di bidang hukum konstruksi, pemahaman & kepercayaan terhadap output AI.	70
Smart Contracts	Konseptual, belum ada implementasi luas yang terdokumentasi di konstruksi Indonesia. Dinilai lebih cocok untuk kontrak sederhana tanpa variasi.	Eksekusi otomatis, transparansi, pengurangan peran perantara, potensi pengurangan sengketa pembayaran.	Sifat immutability & irrevocability tidak cocok untuk proyek konstruksi dinamis & sering berubah, kerentanan kesalahan kode, kerangka hukum belum matang.	73

7. Strategi Peningkatan Administrasi Kontrak Konstruksi di Indonesia

Untuk mengatasi berbagai tantangan dan meningkatkan efektivitas administrasi kontrak konstruksi di Indonesia, diperlukan pendekatan strategis yang komprehensif. Strategi ini harus mencakup penguatan kerangka hukum, promosi praktik terbaik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi secara cerdas.

7.1. Penguatan Kerangka Hukum serta Penjaminan Kejelasan dan Konsistensi Regulasi

Salah satu fondasi utama administrasi kontrak yang efektif adalah kerangka hukum yang jelas, konsisten, dan komprehensif.

• Kebutuhan akan Kejelasan: Permasalahan sering timbul dari bahasa hukum yang ambigu dan klausul kontrak yang tidak cukup mengakomodasi perubahan kondisi di lapangan.⁷⁵ Selain itu, regulasi yang tumpang tindih atau bahkan bertentangan dapat menjadi sumber kebingungan dan sengketa.¹¹
• Upaya Standardisasi oleh PUPR: Kementerian PUPR telah berupaya melakukan standardisasi dokumen kontrak dan memberikan bimbingan teknis untuk meminimalkan masalah kontraktual.⁴⁸
• Merujuk pada Standar Internasional: Mengadopsi prinsip-prinsip dari standar internasional seperti FIDIC dapat membantu memperbaiki formulasi kontrak dan menciptakan keseimbangan yang lebih baik antar para pihak.³⁹

Tema yang berulang adalah perlunya kerangka hukum/regulasi yang lebih jelas, konsisten, dan komprehensif.¹¹ Ini menyiratkan bahwa meskipun banyak undang-undang dan keputusan telah ada, ambiguitas dan konflik praktis tetap ada, yang menghambat administrasi kontrak yang efektif. Solusinya tidak hanya terletak pada penambahan peraturan, tetapi pada peraturan yang lebih terharmonisasi dan lebih mudah dipahami. Berbagai sumber menunjukkan adanya “bahasa hukum yang ambigu,” “klausul yang gagal memperhitungkan perubahan di lapangan” ⁷⁵, dan “peraturan yang sering bertentangan”.¹¹ Ini menunjukkan bahwa badan hukum saat ini, meskipun luas, mungkin kurang memiliki kejelasan praktis atau konsistensi internal. Hanya menambahkan peraturan baru di atas yang lama tanpa pencabutan atau harmonisasi yang jelas dapat memperburuk masalah. Tinjauan dan konsolidasi strategis, mungkin dengan interpretasi atau pedoman resmi yang lebih jelas, mungkin lebih efektif daripada hanya mengeluarkan aturan baru secara parsial.

Seruan untuk mengadopsi standar internasional seperti FIDIC ³⁹ bukan hanya tentang mengimpor templat asing, tetapi tentang merangkul prinsip-prinsip dasar alokasi risiko yang seimbang dan kejelasan yang diwakili oleh standar ini. Ini memerlukan pergeseran pola pikir dari praktik kontrak tradisional yang seringkali didominasi oleh pengguna jasa. Keunggulan FIDIC yang dirasakan adalah pendekatannya yang “akomodatif dan seimbang”.³⁹ Agar Indonesia benar-benar mendapat manfaat, tidak cukup hanya menyalin klausul FIDIC; perlu ada pemahaman dan penerimaan prinsip-prinsip keadilan. Hal ini mungkin bertentangan dengan praktik yang sudah mengakar di mana satu pihak (seringkali pengguna jasa dalam kontrak pemerintah) berupaya mentransfer risiko yang berlebihan kepada pihak lain. Dengan demikian, adopsi yang berhasil sama banyaknya tentang perubahan budaya dalam industri seperti halnya tentang penyusunan hukum.

7.2. Promosi Praktik Terbaik Internasional dan Nasional dalam Dokumentasi, Komunikasi, dan Alokasi Risiko yang Adil

Implementasi praktik terbaik dalam administrasi kontrak sehari-hari adalah kunci untuk mengurangi friksi dan meningkatkan efisiensi.

• Dokumentasi: Dokumentasi yang buruk merupakan tantangan utama di Indonesia.⁵⁶ Praktik terbaik meliputi pencatatan yang teliti, pemeliharaan arsip terpusat, dan evaluasi kinerja yang jelas dan terdokumentasi.²
• Komunikasi: Rapat awal proyek (kick-off meeting), rapat status berkala, dan protokol komunikasi yang jelas sangat esensial.² Sistem peringatan dini juga memegang peranan krusial.³
• Alokasi Risiko: Prinsip-prinsip FIDIC menekankan pembagian risiko yang seimbang.³⁶ Kontrak di Indonesia terkadang masih menunjukkan ketidakseimbangan dalam alokasi risiko.⁷⁵
• Praktik Terbaik Umum: Penyusunan Rencana Administrasi Kontrak (Contract Administration Plan – CAP), penetapan peran dan tanggung jawab yang jelas, pemantauan kinerja berkelanjutan, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat adalah elemen kunci.⁷⁶

Kesenjangan yang signifikan antara praktik terbaik internasional yang diakui dalam administrasi kontrak (misalnya, CAP yang terperinci, pemantauan proaktif, dokumentasi yang kuat sesuai ⁷⁶) dan masalah yang lazim di Indonesia (misalnya, dokumentasi yang buruk, manajemen klaim reaktif sesuai ⁵⁶) menyoroti defisit implementasi yang kritis. Pengetahuan tentang apa yang seharusnya dilakukan ada, tetapi penerapan yang konsisten kurang. Sumber seperti NIGP ⁷⁶ dan NASPO ⁷⁷ menguraikan praktik terbaik yang komprehensif. Secara bersamaan, studi tentang konstruksi Indonesia ⁵⁶ merinci kekurangan parah di area-area ini. Ini belum tentu karena kurangnya pengetahuan tentang seperti apa administrasi kontrak yang baik, melainkan hambatan sistemik, budaya, atau terkait kapasitas yang mencegah implementasi efektifnya dalam skala luas. Oleh karena itu, strategi tidak hanya harus berfokus pada pendefinisian praktik terbaik, tetapi juga pada memungkinkan adopsinya.

Penekanan pada “alokasi risiko yang adil” (prinsip FIDIC ³⁶, dan tujuan perbaikan ⁷⁵) adalah fundamental untuk mengurangi perselisihan dan membina hubungan kontraktual yang lebih sehat. Upaya untuk secara tidak adil mengalihkan risiko seringkali menyebabkan harga awal yang lebih tinggi, peningkatan klaim, dan sikap adversarial, yang pada akhirnya merusak keberhasilan proyek. Ketika kontrak dianggap sepihak, pihak yang dirugikan mungkin menjadi defensif, mencari peluang untuk mengklaim, atau mengambil jalan pintas untuk melindungi margin mereka. Ini menciptakan iklim ketidakpercayaan. Alokasi risiko yang seimbang, di mana risiko dialokasikan kepada pihak yang paling mampu mengelolanya, mendorong lingkungan yang lebih kolaboratif. Masalah “dominasi pengguna jasa” ⁴³ dan “hubungan adversarial” ⁵⁵ di Indonesia kemungkinan diperburuk oleh alokasi risiko yang tidak seimbang dalam kontrak.

7.3. Pentingnya Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Profesional Berkelanjutan bagi Administrator Kontrak

Sumber daya manusia yang kompeten adalah tulang punggung dari administrasi kontrak yang efektif.

• Kebutuhan SDM Terampil: Kurangnya staf yang terampil merupakan masalah besar dalam manajemen klaim dan administrasi kontrak secara umum.¹¹ Pemahaman yang baik tentang hukum kontrak dan administrasi sangat penting.⁷⁸
• Inisiatif Pelatihan: Kementerian PUPR telah menyelenggarakan bimbingan teknis administrasi kontrak.⁴⁸ Pelatihan manajemen pra-kontrak dan manajemen kontrak umum juga tersedia dari penyedia swasta di Indonesia.⁷⁹ Surat edaran LPJK mengatur kompetensi tenaga kerja asing dan sertifikasi.¹⁵

Kurangnya sumber daya manusia yang terampil dalam administrasi kontrak dan manajemen klaim ¹¹ merupakan hambatan mendasar yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan teknologi atau peraturan yang lebih baik. Ini memerlukan investasi jangka panjang dan sistemik dalam pendidikan dan pengembangan profesional di seluruh industri konstruksi Indonesia. Administrasi kontrak yang efektif menuntut kombinasi pemahaman hukum, pengetahuan teknis, ketekunan prosedural, dan keterampilan negosiasi. Ini tidak diperoleh secara kebetulan. Meskipun teknologi dapat membantu, penilaian dan keahlian manusia tetap penting. Fakta bahwa PUPR melakukan bimbingan teknis ⁴⁸ dan pelatihan swasta ada ⁷⁹ menunjukkan kesadaran, tetapi persistensi masalah menunjukkan bahwa upaya ini mungkin tidak cukup dalam skala, ruang lingkup, atau dampaknya. Pendekatan yang lebih terintegrasi yang melibatkan universitas, badan profesional, dan pelatihan berkelanjutan di tempat kerja kemungkinan diperlukan.

Fokus surat edaran LPJK pada sertifikasi SBU dan kompetensi tenaga kerja asing ¹⁵ penting untuk menetapkan kualifikasi dasar, tetapi perlu dipastikan bahwa sertifikasi ini benar-benar mencerminkan kemampuan administrasi kontrak praktis dan terus diperbarui agar sesuai dengan praktik terbaik dan perubahan peraturan yang berkembang. Sertifikasi dapat menjadi latihan formalitas jika tidak dijaga secara ketat dan dikaitkan dengan kompetensi dunia nyata. Untuk administrasi kontrak, ini berarti sertifikasi tidak hanya harus menguji pengetahuan peraturan, tetapi juga keterampilan dalam menafsirkan kontrak, mengelola dokumentasi, mengidentifikasi risiko, dan menangani perubahan. Pengembangan Profesional Berkelanjutan (CPD) yang terkait dengan perpanjangan sertifikasi akan penting untuk menjaga praktisi tetap terbarui.

7.4. Pemanfaatan Teknologi Secara Strategis untuk Peningkatan Efisiensi, Transparansi, dan Pencegahan Sengketa

Teknologi menawarkan berbagai alat yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi banyak tantangan administratif dalam industri konstruksi.

• Potensi Teknologi: Digitalisasi, BIM, CLM, dan AI dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi, transparansi, kepatuhan, dan manajemen risiko dalam administrasi kontrak.¹
• Tantangan Adopsi: Biaya implementasi, kebutuhan akan pelatihan, resistensi terhadap perubahan, dan celah regulasi untuk teknologi baru seperti BIM dan Smart Contracts masih menjadi hambatan.⁶³
• Ketersediaan Perangkat Lunak: Berbagai perangkat lunak manajemen konstruksi, ERP, dan beberapa perangkat lunak CLM telah tersedia di pasar Indonesia.⁶⁷

Pemanfaatan teknologi secara strategis memerlukan lebih dari sekadar mengadopsi perangkat lunak; ini menuntut pendekatan holistik yang mencakup penilaian kebutuhan, integrasi dengan sistem yang ada, rencana manajemen perubahan yang kuat, dan pengukuran ROI berkelanjutan.⁷⁴ Tanpa kerangka kerja strategis ini, investasi teknologi mungkin gagal memberikan manfaat yang dijanjikan untuk administrasi kontrak. Hanya membeli perangkat lunak (misalnya, BIM, CLM) tanpa perencanaan yang tepat dapat menyebabkan kurangnya pemanfaatan atau bahkan peningkatan kompleksitas. ⁷⁴ menguraikan pendekatan praktik terbaik yang jelas: pahami kebutuhan, pastikan teknologi baru terintegrasi dengan yang lama, kelola sisi manusia dari perubahan, dan lacak apakah investasi tersebut membuahkan hasil. Ini menyiratkan bahwa adopsi teknologi yang sukses untuk administrasi kontrak adalah inisiatif strategis, bukan hanya peningkatan TI.

Meskipun teknologi canggih seperti AI untuk tinjauan kontrak dan Smart Contracts ⁷⁰ menawarkan kemungkinan masa depan yang menarik, prioritas langsung bagi banyak entitas konstruksi Indonesia mungkin adalah menguasai alat digital dasar untuk manajemen dokumen, manajemen proyek dasar, dan pelacakan keuangan, karena ini mengatasi kekurangan administratif yang paling mendesak dan meluas. Tantangan “dokumentasi yang buruk” ⁵⁶, “penyimpanan serampangan” ⁵⁷, dan proses manual adalah fundamental. Sebelum berhasil menerapkan AI yang kompleks atau smart contracts yang tidak dapat diubah, literasi digital dasar dan infrastruktur untuk mengelola informasi secara elektronik perlu tersebar luas. “Keraguan” untuk beralih ke digital ⁶⁰ menunjukkan bahwa bahkan digitalisasi dasar pun belum universal. Pendekatan bertahap, dimulai dengan dasar-dasar dan bergerak menuju teknologi yang lebih canggih, kemungkinan lebih realistis dan berkelanjutan.

8. Kesimpulan dan Prospek Masa Depan

8.1. Sintesis Temuan Kunci tentang Kondisi Administrasi Kontrak Konstruksi di Indonesia

Administrasi kontrak konstruksi di Indonesia menunjukkan gambaran yang kompleks dan dinamis. Di satu sisi, terdapat kerangka kerja prosedural yang mapan dan seringkali detail, sebagaimana tecermin dalam materi-materi akademik ³ dan berbagai peraturan pemerintah. Di sisi lain, praktik di lapangan masih diwarnai oleh tantangan-tantangan persisten seperti sengketa, klaim yang rumit, kelemahan dalam dokumentasi, frekuensi CCO yang tinggi, dan masalah dalam serah terima proyek.³⁴

Lanskap hukum terus berevolusi dengan disahkannya UU No. 2 Tahun 2017 beserta peraturan pelaksananya seperti PP No. 22 Tahun 2020 dan PP No. 14 Tahun 2021, yang membawa perubahan signifikan termasuk penekanan pada Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).¹⁸ Interaksi dengan standar internasional seperti FIDIC juga terus berlangsung, dengan adanya upaya adopsi dan adaptasi prinsip-prinsipnya ke dalam konteks nasional, meskipun tidak selalu berjalan mulus.³⁸

Peran teknologi, mulai dari digitalisasi dokumen, BIM, CLM, hingga AI dan Smart Contracts, mulai terasa meskipun adopsinya masih dalam tahap awal dan menghadapi berbagai kendala.¹ Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan dinamis antara kerangka regulasi formal yang seringkali detail dengan tantangan praktis dalam implementasi. Masalah inti mungkin bukan terletak pada kurangnya aturan, melainkan pada celah dalam penegakan, pemahaman, kapasitas, dan integrasi aturan-aturan tersebut ke dalam praktik yang konsisten.

8.2. Rekomendasi Strategis untuk Kemajuan

Untuk memajukan praktik administrasi kontrak konstruksi di Indonesia, beberapa langkah strategis perlu dipertimbangkan:

1. Harmonisasi dan Penyederhanaan Regulasi: Melakukan tinjauan komprehensif terhadap kerangka hukum yang ada untuk mengidentifikasi dan menghilangkan tumpang tindih, ambiguitas, dan inkonsistensi. Upaya harus difokuskan pada penyederhanaan regulasi tanpa mengorbankan esensi perlindungan hukum dan standar kualitas, serta memastikan kemudahan akses dan pemahaman bagi semua pelaku industri.
2. Peningkatan Kapasitas SDM Secara Berkelanjutan: Investasi besar dalam program pendidikan dan pelatihan vokasi serta universitas yang relevan dengan administrasi kontrak modern, termasuk pemahaman standar internasional dan teknologi. Mendorong sertifikasi profesional yang kredibel dan program pengembangan profesional berkelanjutan (CPD) bagi administrator kontrak, manajer proyek, dan praktisi hukum konstruksi.
3. Adopsi Teknologi yang Terencana dan Terintegrasi: Mendorong adopsi teknologi secara bertahap, dimulai dari digitalisasi proses dasar dan manajemen dokumen, menuju implementasi BIM yang lebih luas, dan eksplorasi CLM serta AI. Pemerintah dapat memainkan peran katalis dengan menetapkan standar data, menyediakan insentif, dan memandatkan penggunaan teknologi tertentu untuk proyek-proyek publik strategis, disertai dengan dukungan teknis dan pelatihan.
4. Penguatan Praktik Manajemen Risiko dan Klaim Proaktif: Mengubah paradigma manajemen klaim dari reaktif menjadi proaktif. Ini melibatkan penekanan pada identifikasi risiko dini, dokumentasi kontemporer yang cermat, komunikasi terbuka, dan penggunaan mekanisme peringatan dini secara efektif. Kontrak harus dirancang untuk mendorong kolaborasi daripada konfrontasi.
5. Promosi Standar Kontrak yang Adil dan Seimbang: Mendorong penggunaan klausul kontrak yang mengalokasikan risiko secara adil dan proporsional kepada pihak yang paling mampu mengelolanya, mengambil inspirasi dari prinsip-prinsip FIDIC. Ini memerlukan perubahan budaya dari praktik kontraktual yang mungkin masih didominasi oleh satu pihak.
6. Optimalisasi Peran Lembaga Penyelesaian Sengketa: Terus mendukung dan meningkatkan kapasitas lembaga seperti BADAPSKI untuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, terjangkau, dan memiliki keahlian khusus di bidang konstruksi. Mendorong penggunaan mediasi dan konsiliasi sebagai langkah awal sebelum arbitrase.
7. Kolaborasi Lintas Sektor: Membangun platform kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, akademisi, asosiasi industri, praktisi, dan penyedia teknologi untuk berbagi pengetahuan, mengembangkan standar, dan mengatasi tantangan bersama dalam administrasi kontrak.

Dengan komitmen bersama untuk perbaikan berkelanjutan di berbagai bidang ini, sektor konstruksi Indonesia dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi sengketa, dan pada akhirnya memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan nasional. Prospek masa depan administrasi kontrak konstruksi di Indonesia akan sangat bergantung pada sejauh mana para pemangku kepentingan mampu beradaptasi dengan perubahan, mengadopsi inovasi, dan berkomitmen pada praktik terbaik.

Referensi

1. Construction Contract Management: Best Practices, Tools & Tips – Sirion, accessed May 22, 2025, https://www.sirion.ai/library/contract-management/construction-contract-management/
2. Berikut Tugas Administrasi Proyek dan Dokumen yang Dikelola, accessed May 22, 2025, https://scaleocean.com/id/blog/industri/tugas-administrasi-proyek
3. Rencana Pembelajaran Semester Mata Kuliah Aspek Hukum dan Administrasi Kontrak, Magister Teknik Sipil Universitas Mercu Buana
4. THE IMPOSITION OF FINANCIAL CONSEQUENCES DUE TO FORCE MAJEURE IN CONSTRUCTION SERVICE AGREEMENTS – Ejournal UMM, accessed May 22, 2025, https://ejournal.umm.ac.id/index.php/audito/article/download/33064/14462/115029
5. INDONESIA REPORT – RLB, accessed May 22, 2025, https://www.rlb.com/wp-content/uploads/sites/5/2021/02/Indonesia-Report-DEC-20191-3.pdf
6. New contracts: Construction SOEs to overcome obstacles in 2025 – PwC, accessed May 22, 2025, https://www.pwc.com/id/en/media-centre/infrastructure-news/february-2025/new-contracts-construction-soes-to-overcome-obstacles-in-2025.html
7. Rapor Merah Perolehan Kontrak Baru BUMN Karya Sepanjang 2024 – Market Bisnis, accessed May 22, 2025, https://market.bisnis.com/read/20250210/192/1838212/rapor-merah-perolehan-kontrak-baru-bumn-karya-sepanjang-2024
8. RJPP 2022-2026 – PT ADHI KARYA (Persero) Tbk., accessed May 22, 2025, https://adhi.co.id/wp-content/uploads/2024/10/Wajib-Tersedia-Rencana-Jangka-Panjang-Perusahaan-2022-2026.pdf
9. FIDIC DAN KONTRAK KONSTRUKSI DI INDONESIA – OJS Universitas Ngurah Rai, accessed May 22, 2025, https://ojs.unr.ac.id/index.php/teknikgradien/article/download/95/68/
10. Analisis Penyelesaian Sengketa Konstruksi Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Jasa – UI Scholars Hub, accessed May 22, 2025, https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1109&context=lexpatri
11. ftsl.itb.ac.id, accessed May 22, 2025, https://ftsl.itb.ac.id/wp-content/uploads/sites/8/2022/03/032.C.2.a.2.1-The-Indonesian-Construction-Law-Challenges-toward-Globalization_Lengkap.pdf
12. jurnal.penerbitsign.com, accessed May 22, 2025, https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/download/v6n2-27/190
13. Analysis of Construction Dispute Resolution Reform Perspective of Law Number 2 of 2017 – Dinasti Research, accessed May 22, 2025, https://dinastires.org/JLPH/article/download/780/616
14. Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 sebagai acuan dalam pelaksanaan proyek konstruksi.pdf.pdf – SlideShare, accessed May 22, 2025, https://www.slideshare.net/slideshow/peraturan-menteri-pupr-nomor-10-tahun-2021-sebagai-acuan-dalam-pelaksanaan-proyek-konstruksi-pdf-pdf/270229599
15. 04 – Se – LPJK – Pedoman Teknis Penyetaraan Kompetensi Tenaga …, accessed May 22, 2025, https://fr.scribd.com/document/596951439/04-SE-LPJK-PEDOMAN-TEKNIS-PENYETARAAN-KOMPETENSI-TENAGA-KERJA-KONSTRUKSI-ASING
16. journal.elena.co.id, accessed May 22, 2025, https://journal.elena.co.id/index.php/humaniorum/article/download/16/11/80
17. SIGn Jurnal Hukum – Index Copernicus, accessed May 22, 2025, https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/2333306
18. The Importance of the Construction Safety Management System …, accessed May 22, 2025, https://schinderlawfirm.com/blog/the-importance-of-the-construction-safety-management-system-smkk-in-indonesia/
19. dentons.hprplawyers.com, accessed May 22, 2025, https://dentons.hprplawyers.com/en/pdf-pages/-/media/97509c788e1242c3b288af9065d39a43.ashx
20. PP No. 14 Tahun 2021 – Peraturan BPK, accessed May 22, 2025, https://peraturan.bpk.go.id/Details/161844/pp-no-14-tahun-2021
21. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi – JDIH PU, accessed May 22, 2025, https://jdih.pu.go.id/detail-dokumen/PP-nomor-14-Tahun-2021-tahun-2021-Perubahan-Atas-Peraturan-Pemerintah-Nomor-22-Tahun-2020-Tentang-Peraturan-Pelaksanaan-Undang-Undang-Nomor-2-Tahun-2017-Tentang-Jasa-Konstruksi
22. The Indonesian Board of Arbitration and Alternative Dispute …, accessed May 22, 2025, https://arbitrationlaw.com/library/indonesian-board-arbitration-and-alternative-dispute-resolution-construction-disputes-badan
23. HUKUM KONTRAK Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak – JDIH Banyuwangi, accessed May 22, 2025, https://jdih.banyuwangikab.go.id/ebook/upload/ebook/hukum-kontrak.pdf
24. simantu.pu.go.id, accessed May 22, 2025, https://simantu.pu.go.id/epel/edok/c88a7_Modul_1_Kebijakan_Kontrak_Kontrak_Konstruksi.pdf
25. peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat republik indonesia nomor 10 tahun 2021 tentang, accessed May 22, 2025, https://binamarga.pu.go.id/index.php/peraturan/dokumen/peraturan-menteri-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat-nomor-10-tahun-2021-tentang-pedoman-sistem-manajemen-keselamatan-konstruksi
26. jdih.maritim.go.id, accessed May 22, 2025, https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/permen-pupr/permen-pupr-nomor-6-tahun-2021.pdf
27. Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2024 tentang … – JDIH LKPP, accessed May 22, 2025, https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-lkpp/peraturan-lkpp-nomor-4-tahun-2024
28. Peraturan Lembaga Nomor 3 Tahun 2024 tentang … – JDIH LKPP, accessed May 22, 2025, https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-lkpp/peraturan-lkpp-nomor-3-tahun-2024
29. ptbmr.co.id, accessed May 22, 2025, https://ptbmr.co.id/wp-content/uploads/2023/01/Surat-Edaran-LPJK-No-17_SE_LPJK_2021-tentang-Pedoman-Teknis-Sertifikasi-Badan-Usaha-Jasa-Konstruksi-Melalui-Lembaga-Sertifikasi-Badan-Usaha.pdf
30. 05_SE.lpjk.2022_Perubahan Kedua Atas SE 20.LPJK.2021 Tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP, Pencatatan LSP Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja Dan Jabker Konstruksi_sign – Scribd, accessed May 22, 2025, https://id.scribd.com/document/596798935/05-SE-lpjk-2022-Perubahan-Kedua-Atas-SE-20-LPJK-2021-Tentang-Pedoman-Pemberian-Rekomendasi-Lisensi-LSP-Pencatatan-LSP-Terlisensi-Serta-Daftar-Penyes
31. accessed January 1, 1970, https://id.scribd.com/document/596798935/05-SE-lpjk-2022-Perubahan-Kedua-Atas-SE-20-LPJK-2021-Tentang-Pedoman-Pemberian-Rekomendasi-Lisensi-LSP-Pencatatan-LSP-Terlisensi-Serta-Daftar-Penyesuaian-Standar-Kompetensi-Kerja-Dan-Jabker-Konstruksi_sign
32. PENGUMUMAN PENGADAAN JASA … – LPSE Banyumas, accessed May 22, 2025, https://lpse.banyumaskab.go.id/eproc4/dl/c31ec974abac06451ecd2b00e14a5990a16473a7fc2b9ccdf8721cb66356fc965c30926736333ab20e6535892d491eb67cf3778c5a84d0eef92b55891b13a1f335f0de9cfc0af8b6f510ced0867c7cb7cb9a33dbd0218fcd611d7ca8cdb2b8c5
33. Dasar Hukum dan Pengertian Contract Change Order (CCO) |, accessed May 22, 2025, https://sipil.uma.ac.id/dasar-hukum-dan-pengertian-contract-change-order-cco/
34. e-journal.upr.ac.id, accessed May 22, 2025, https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JT/article/download/1303/1076
35. jurnal.unissula.ac.id, accessed May 22, 2025, https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kr/article/download/44300/12345
36. What Are The FIDIC Golden Principles? – Barton Legal, accessed May 22, 2025, https://bartonlegal.com/site/blog/what-are-the-fidic-golden-principles
37. THE FIDIC GOLDEN PRINCIPLES, accessed May 22, 2025, https://fidic.org/sites/default/files/_golden_principles_1_12.pdf
38. jurnal.umj.ac.id, accessed May 22, 2025, https://jurnal.umj.ac.id/index.php/konstruksia/article/download/8566/5672/25608
39. jurnal.penerbitsign.com, accessed May 22, 2025, https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/download/v6n2-16/178
40. FIDIC Contracts in Asia Pacific – A Practical Guide to Application, accessed May 22, 2025, https://www.ibanet.org/fidic-contracts-in-asia-pacific-a-practical-guide-to-application-book-review
41. bartonlegal.com, accessed May 22, 2025, https://bartonlegal.com/site/blog/what-are-the-fidic-golden-principles/
42. publication.petra.ac.id, accessed May 22, 2025, https://publication.petra.ac.id/index.php/teknik-sipil/article/view/3918/3522
43. (PDF) 100 Tanya-Jawab Permasalahan Kontrak Konstruksi Indonesia – ResearchGate, accessed May 22, 2025, https://www.researchgate.net/publication/353379815_100_Tanya-Jawab_Permasalahan_Kontrak_Konstruksi_Indonesia
44. Force Majeure Under Common Law and the Civil Codes.docx – FIDIC, accessed May 22, 2025, https://fidic.org/sites/default/files/Force%20Majeure%20Under%20Common%20Law%20and%20the%20Civil%20Codes.docx
45. Mitigating Legal Risks in Construction Project Contracts: The Importance and the Applicability of Force Majeure Clauses, accessed May 22, 2025, https://journals.qu.edu.qa/index.php/CIC/article/download/3783/2489/11164
46. Home – BADAPSKI, accessed May 22, 2025, https://badapski.org/
47. simantu.pu.go.id, accessed May 22, 2025, https://simantu.pu.go.id/epel/edok/4a00f_MODUL_6_-_MANAJEMEN_PENYELENGGARAAN_KONSTRUKSI.pdf
48. binakonstruksi.pu.go.id, accessed May 22, 2025, https://binakonstruksi.pu.go.id/?sdm_process_download=1&download_id=3509
49. persyaratan kontrak proyek konstruksi fidic akan jadi acuan – Kementerian Pekerjaan Umum, accessed May 22, 2025, https://pu.go.id/berita/persyaratan-kontrak-proyek-konstruksi-fidic-akan-jadi-acuan
50. indonesia adopsi standar kontrak konstruksi internasional – Kementerian Pekerjaan Umum, accessed May 22, 2025, https://pu.go.id/berita/indonesia-adopsi-standar-kontrak-konstruksi-internasional
51. ojs.unud.ac.id, accessed May 22, 2025, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/69415/38503
52. ejurnal.politeknikpratama.ac.id, accessed May 22, 2025, https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/JUPRIT/article/download/1615/1596
53. download.garuda.kemdikbud.go.id, accessed May 22, 2025, http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1503402&val=6723&title=KENDALA%20SERAH%20TERIMA%20PROYEK%20KONSTRUKSI%20ANTARA%20DITJEN%20CIPTA%20KARYA%20DENGAN%20PEMERINTAH%20DAERAH
54. doi.org/10.47080/josce.v5i01.2349 Journal of Sustainable Civil Engineering Vol.05 No.01 Maret 2023 7 KECELAKAAN KONSTRUKSI DAN K – lppm-unbaja, accessed May 22, 2025, https://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/josce/article/download/2349/1324
55. Challenge and Awareness for Implemented Integrated Project …, accessed May 22, 2025, https://www.mdpi.com/2075-5309/13/1/262
56. Full article: Claims management: a review of challenges faced, accessed May 22, 2025, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15623599.2023.2299527
57. (PDF) Claims management: a review of challenges faced, accessed May 22, 2025, https://www.researchgate.net/publication/377295787_Claims_management_a_review_of_challenges_faced
58. Investigating the Critical Success Factors of Claims Management in Construction Contracts, accessed May 22, 2025, https://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/JLADAH.LADR-921
59. TANGGUNG JAWAB HUKUM ARBITER DAN BADAN ARBITRASE ATAS PUTUSAN ARBITRASE YANG DIAJUKAN PEMBATALAN DI PENGADILAN | Jurnal Ilmiah Publika, accessed May 22, 2025, https://ejournalugj.com/index.php/Publika/article/view/7314
60. Digitalisasi Dokumen: Aturan Hukum Sudah Ada … – Dimensy, accessed May 22, 2025, https://dimensy.id/article/digitalisasi-dokumen-aturan-hukum-sudah-ada-mengapa-institusi-masih-ragu-beralih
61. Digitalisasi Pengadaan Barang Jasa, Pemerintah Luncurkan Katalog Elektronik Versi 6.0 – BPKP, accessed May 22, 2025, https://www.bpkp.go.id/id/berita/nvPM/digitalisasi-pengadaan-barang-jasa-pemerintah-luncurkan-katalog-elektronik-versi-60
62. 10 Inovasi Terbaru dalam Industri Konstruksi yang Mengubah Cara …, accessed May 22, 2025, https://lspkonstruksi.com/blog/10-inovasi-terbaru-dalam-industri-konstruksi-yang-mengubah-cara-kami-membangun
63. Evaluasi Implementasi Building Information Modeling … – diklatkerja, accessed May 22, 2025, https://www.diklatkerja.com/blog/evaluasi-implementasi-building-information-modeling-bim-di-indonesia-studi-kasus-nyata-dan-strategi-pengembangan
64. Kajian Implementasi BIM (Building Information Modeling) di …, accessed May 22, 2025, https://journals.itb.ac.id/index.php/jts/article/view/18875
65. Contract Lifecycle Management | Deloitte SEA | Financial Advisory, accessed May 22, 2025, https://www2.deloitte.com/sg/en/pages/financial-advisory/solutions/contract-lifecycle-management.html
66. What is Contract Lifecycle Management (CLM)? | Icertis, accessed May 22, 2025, https://www.icertis.com/learn/what-is-contract-lifecycle-management/
67. 21 Software Manajemen Proyek Konstruksi Terbaik Tahun 2025 – ScaleOcean, accessed May 22, 2025, https://scaleocean.com/id/blog/rekomendasi/software-manajemen-konstruksi-terbaik
68. 16 Aplikasi Software Kontraktor Manajemen Proyek Terbaik 2025, accessed May 22, 2025, https://www.hashmicro.com/id/blog/software-penting-untuk-perusahaan-konstruksi/
69. 5 Software ERP Konstruksi Terbaik untuk Kontraktor – Think Tank Solusindo, accessed May 22, 2025, https://8thinktank.com/software-erp-konstruksi/
70. How to Use AI for Contract Review in Construction – Mastt, accessed May 22, 2025, https://www.mastt.com/blogs/ai-contract-review
71. Harnessing AI to Manage Contract Information for the Construction …, accessed May 22, 2025, https://www.docugami.com/blog/ai-for-construction
72. “Siapkah Sektor Konstruksi Indonesia Dalam Pemanfaatan AI …, accessed May 22, 2025, https://binakonstruksi.pu.go.id/publikasi/karya-tulis/siapkah-sektor-konstruksi-indonesia-dalam-pemanfaatan-ai/
73. Penerapan Smart Contract dalam Industri Konstruksi di … – Klop, accessed May 22, 2025, https://klop.pu.go.id/knowledge/penerapan-smart-contract-dalam-industri-konstruksi-1
74. Digitalizing Construction: Four Best Practices to Modernize Your …, accessed May 22, 2025, https://www.eidebailly.com/insights/articles/2025/5/digitalizing-construction
75. Peran Administrasi Kontrak dalam Mengelola Risiko Hukum pada …, accessed May 22, 2025, https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/4120
76. www.nigp.org, accessed May 22, 2025, https://www.nigp.org/resource/global-best-practices/global-best-practice-contract-administration.pdf?dl=true
77. cms.naspo.org, accessed May 22, 2025, https://cms.naspo.org/wp-content/uploads/2021/01/Contract-Administration-Best-Practices-Guide.pdf
78. binakonstruksi.pu.go.id, accessed May 22, 2025, https://binakonstruksi.pu.go.id/storage/Buletin_2017-edisi-5.pdf
79. Pre Contract Management – diklatkerja.com, accessed May 22, 2025, https://www.diklatkerja.com/course/pre-contract-management/
80. TRAINING CONTRACT MANAGEMENT | Diorama Training Department, accessed May 22, 2025, https://diotraining.com/training-contract-management/